KOTA BEKASI — Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) menjadi topik yang paling banyak dibicarakan warga dalam agenda Reses ke-III DPRD Kota Bekasi tahun 2025.
Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKB, Ahmadi Madong, mengungkapkan antusiasme masyarakat terhadap program yang merupakan bagian dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tersebut, saat menjaring aspirasi di Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang meliputi Kecamatan Jatiasih, Jatisampurna, dan Pondok Melati.
“Dalam setiap titik reses, banyak warga menanyakan terkait program BSPS atau Rutilahu yang pernah disampaikan oleh Bapak Sudjatmiko, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB,” ujar Madong kepada Wawai News, Selasa (11/11/2025).
Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap aspirasi warga, Madong bahkan mengaku sengaja menghadirkan langsung anggota DPR RI Sudjatmiko dalam resesnya untuk memberikan penjelasan menyeluruh tentang mekanisme dan peluang program tersebut di wilayah Kota Bekasi.
“Saya ingin masyarakat mendapat informasi langsung dari sumbernya, bukan hanya sekadar janji. Transparansi itu penting agar tidak ada kesalahpahaman di lapangan, karena program Rutilahu ini banyak warga yang bertanya,” tegasnya.
Selain persoalan perumahan, Madong juga menyoroti keluhan masyarakat terkait infrastruktur di wilayah Jatisampurna. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif, eksekutif, dan perangkat kewilayahan agar persoalan dasar warga dapat terselesaikan secara berkelanjutan.
Di sisi lain, politisi muda yang dikenal berangkat dari berbagai organisasi kepemudaan ini menyampaikan kabar baik bagi aparatur lingkungan. Ia memastikan telah terjadi kenaikan honorarium bagi Ketua RT dan RW di Kota Bekasi.
“Dalam reses ini saya sampaikan bahwa honor RW naik menjadi Rp1.250.000 dan RT menjadi Rp750.000. Ini bentuk penghargaan bagi kerja keras mereka di lapangan,” jelasnya.
Madong menegaskan, kenaikan honor tersebut merupakan hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif sebagai bentuk perhatian terhadap ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan.
Lebih jauh, ia berharap kolaborasi yang kuat antara legislatif, perangkat kewilayahan, serta generasi muda dapat terus diperkuat untuk mendorong perubahan nyata di Kota Bekasi.
“Membangun Bekasi tidak bisa dilakukan sendirian. Butuh semangat gotong royong, komunikasi antaranggota dewan, dan dukungan masyarakat,” ungkapnya.
Menutup pertemuan resesnya, Madong memohon doa dan dukungan warga agar terus diberi kesehatan dan kekuatan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di parlemen.
Kegiatan Reses III Tahun 2025 merupakan agenda resmi DPRD Kota Bekasi dalam masa jabatan 2024–2029. Melalui kegiatan ini, seluruh pimpinan dan anggota dewan turun langsung ke basis konstituen untuk menyampaikan capaian, mendengarkan keluhan, serta menjaring masukan masyarakat di setiap Dapil.
Hasil dari kegiatan reses ini akan dirumuskan menjadi pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bekasi dan dimasukkan ke dalam dokumen reses yang akan diparipurnakan. Selanjutnya, hasil tersebut akan ditindaklanjuti bersama Pemerintah Kota Bekasi dalam bentuk kebijakan maupun program pembangunan daerah.
DPRD Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk menjadi jembatan aspirasi rakyat dalam mewujudkan Kota Bekasi yang lebih nyaman, inklusif, dan sejahtera.***
