KOTA BEKASI – Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang digencarkan pemerintah ternyata belum sepenuhnya menyentuh masyarakat. Di tengah gencarnya program tersebut, masih ditemukan warga yang tinggal dalam kondisi memprihatinkan tanpa penanganan.
Temuan ini mencuat dari hasil penelusuran di RT 02/RW 06, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, tepatnya di kediaman seorang warga bernama Ibu Memeh (69).
Ketua Koordinator Samatri Wilayah 1, Kang Abel, menyoroti belum optimalnya peran aparatur wilayah dalam mengawal program tersebut.
“Program ini sangat baik, tapi di lapangan masih ada yang belum tersentuh. Artinya, peran kelurahan dan kecamatan perlu lebih aktif,” tegasnya Senin (6/4).
Ujung Tombak yang “Tumpul”?
Menurut Abel, kelurahan dan kecamatan memegang peran penting sebagai garda terdepan dalam pendataan dan pengusulan penerima bantuan. Jika masih ada warga yang luput, hal ini menjadi indikator lemahnya koordinasi dan pengawasan.
Ia menegaskan kritik yang disampaikan bukan untuk menyalahkan, melainkan sebagai dorongan agar program benar-benar tepat sasaran.
“Jangan sampai yang benar-benar butuh malah terlewat,” ujarnya.
Menariknya, persoalan Rutilahu tak hanya soal pendataan. Di lapangan, ditemukan fenomena warga justru menolak bantuan.
Alasannya? Bukan karena rumah sudah layak melainkan karena biaya tambahan yang harus ditanggung sendiri.
“Kadang bantuan hanya untuk material. Sementara upah tukang dan konsumsi ditanggung penerima. Ini yang membuat warga keberatan,” ungkap Abel menyebutkan kondisi di lapangan demikian.
Dalam kondisi ekonomi terbatas, biaya tambahan tersebut justru menjadi beban baru. Akibatnya, program yang niatnya membantu malah “mentok di pintu rumah”. Hal ini tak lain diduga masih mencari untung besar?
Ia mengibaratkan, bantuan sudah datang tapi masih ada “biaya masuk” yang bikin orang ragu membuka pintu.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi saat ini tengah menyiapkan terobosan baru untuk mempermudah akses program Rutilahu.
Melalui kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemprov Jabar akan menghadirkan sistem pendaftaran berbasis aplikasi.
Skema ini memungkinkan masyarakat mengajukan bantuan secara langsung tanpa harus melalui jalur birokrasi berlapis atau “akses khusus”.
“Selama ini sulit kalau tidak punya akses. Dengan sistem ini, masyarakat bisa daftar langsung,” ujar Dedi.
Ada dua syarat utama dalam program tersebut:
- Rumah milik pribadi dan tidak layak huni
- Status tanah jelas dan tidak sengketa
Aplikasi pendaftaran saat ini masih dalam tahap pengembangan, namun diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan pemerataan bantuan.***
