JAKARTA — Gunungan sampah yang selama ini hanya berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kini akan “naik pangkat” menjadi sumber energi. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) resmi menunjuk perusahaan asal China untuk mengelola proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau Waste-to-Energy (WtE) di Bekasi.
Dalam pengumuman resminya, Danantara menetapkan Wangneng Environment Co., Ltd. sebagai operator fasilitas WtE di Kota/Kabupaten Bekasi. Sementara proyek serupa di Denpasar, Bali, akan dioperasikan oleh Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd.
Penunjukan ini menjadi langkah awal pelaksanaan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) tahap pertama yang digadang-gadang sebagai solusi modern atas problem klasik kota besar: sampah yang menumpuk, bau yang menyesakkan, dan TPA yang semakin kewalahan menampung “warisan konsumsi” warga kota.
Program ini dijalankan sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, yang mendorong pemanfaatan teknologi untuk mengubah sampah perkotaan menjadi energi listrik sekaligus mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir.
Selama ini, sampah di banyak kota Indonesia sering kali berakhir sebagai masalah yang ditimbun, bukan diolah. TPA berubah menjadi gunungan raksasa yang diam-diam memproduksi gas metana, bau menyengat, dan konflik sosial.
Dengan teknologi WtE, sampah tidak lagi sekadar “dikubur”, melainkan diproses melalui sistem pembakaran atau pengolahan termal yang menghasilkan energi listrik.
Dalam bahasa sederhana: yang dulu cuma bikin bau, kini diharapkan bisa menyalakan lampu.
Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, mengatakan pemilihan operator internasional dilakukan untuk memastikan proyek berjalan dengan standar teknologi dan manajemen yang memadai.
“Mitra operator terpilih diharapkan mampu menjaga kinerja operasional yang konsisten, memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku, serta mendorong keterlibatan yang berkelanjutan dengan masyarakat,” ujar Pandu dalam keterangan resmi, Jumat (6/3/2026).
Meski operator utama berasal dari luar negeri, pemerintah memastikan proyek ini tidak sepenuhnya dikelola oleh perusahaan asing.
Dalam skema proyek, operator diwajibkan membentuk konsorsium bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta perusahaan lokal Indonesia. Tujuannya bukan sekadar bagi-bagi proyek, tetapi juga mempercepat transfer teknologi dan memperkuat kapasitas industri pengolahan sampah nasional.
Artinya, selain listrik yang dihasilkan, proyek ini juga diharapkan menghasilkan pengetahuan dan keahlian baru bagi industri pengelolaan sampah dalam negeri.
Bekasi dipilih bukan tanpa alasan. Wilayah ini selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu pusat pengelolaan sampah terbesar di Indonesia, terutama melalui TPA Bantargebang yang menerima kiriman sampah dari Jakarta.
Ironisnya, kota yang selama ini “menampung masalah sampah ibu kota” justru kini diproyeksikan menjadi lokasi percontohan teknologi pengolahan sampah modern.
Sementara Denpasar dipilih karena tingginya volume sampah dari sektor pariwisata yang selama ini menjadi tantangan serius bagi Bali.
Secara konsep, proyek WtE sering dipromosikan sebagai solusi “dua masalah sekaligus”: mengurangi sampah dan menghasilkan listrik.
Namun di berbagai negara, teknologi ini juga kerap memicu perdebatan, mulai dari biaya investasi yang besar, isu emisi, hingga kekhawatiran bahwa pembakaran sampah justru mengurangi insentif untuk melakukan daur ulang.
Karena itu, keberhasilan proyek ini tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga transparansi, pengawasan lingkungan, dan keterlibatan masyarakat.
Jika berjalan sesuai rencana, fasilitas WtE di Bekasi dan Denpasar diharapkan menjadi model pengolahan sampah modern di Indonesia.
Jika tidak, ia berisiko menjadi satu lagi proyek ambisius yang akhirnya hanya menambah daftar panjang cerita tentang sampah yang bukan cuma menumpuk di TPA, tetapi juga dalam kebijakan.***
