KOTA BEKASI – Sejumlah komandan ketertiban dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat berkumpul di Kota Bekasi, bukan untuk menertibkan PKL atau menyegel bangunan tak berizin, melainkan menghadiri Rapat Koordinasi Satpol PP se-Jabar 2025. Ruang Nonon Soenthanie di Kantor Pemerintahan Kota Bekasi mendadak jadi forum diplomasi penertiban yang dibuka resmi oleh Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe.
Dalam nada yang penuh semangat dan setengah formal, Wawali Bobihoe menegaskan pentingnya “penyamaan persepsi.” Tentu saja, karena bisa saja Satpol PP di satu kota menindak pedagang kaki lima dengan senyum, sementara di kota lain masih pakai pentungan.
“Koordinasi itu penting agar wibawa pemerintah tetap terjaga, jangan sampai antara provinsi dan kabupaten/kota malah saling bingung saat menegakkan Perda,” ujar Bobihoe, yang semakin terdengar seperti penengah dalam rapat ormas bedanya, ini ber-atribut resmi dan berseragam cokelat gagah.
Ia pun berharap Satpol PP tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga halus secara etik. “Humanis, profesional, jangan seperti Satpol zaman dulu yang ditakuti karena tampang garang. Sekarang harus tampang ramah, tindakan tegas,” katanya, seolah merumuskan ulang filosofi Satpol PP bukan tukang gusur, tapi duta ketertiban dengan hati nurani.
Rakor ini, kata dia, digelar demi menciptakan harmoni antar penegak perda, saling back-up antara provinsi dan kabupaten/kota. Sebuah bentuk sinergi yang mungkin lebih sering tertulis dalam dokumen ketimbang terlihat di lapangan.
Dalam pidatonya, Wawali juga menyentil soal daerah-daerah yang sedang “mempercantik” kotanya dengan cara merapikan PKL, menyisir reklame ilegal, dan menggusur bangunan semi permanen. “Penertiban itu perlu, tapi jangan lupa dengan wajah humanis,” katanya. Mungkin maksudnya, gusur dulu, peluk kemudian?
Soal dukungan, Pemkot Bekasi kata Bobihoe, siap menyokong para Satpol PP dengan tunjangan dan fasilitas kerja. Sebuah janji manis yang semoga tidak sebatas jargon Rakor. Karena selama ini, beberapa Satpol PP masih pakai megafon retak dan sepatu bolong saat menjaga “kewibawaan negara”.
Di ujung acara, Wawali menutup dengan harapan besar, semoga kesamaan persepsi bisa dijaga, bukan cuma saat rapat, tapi juga saat menghadapi kenyataan di lapangan yang seringkali lebih rumit daripada pasal Perda. ***
