KOTA BEKASI — Alih-alih menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman, kondisi bangunan SDN Jatimurni V, Kecamatan Pondok Melati, justru memantik keprihatinan. Gedung sekolah dasar negeri tersebut dilaporkan mengalami kerusakan berulang, meski sebelumnya telah dilakukan perbaikan oleh pihak kontraktor.
Ironisnya, perbaikan yang dilakukan diduga tidak bertahan lama bahkan dalam hitungan satu hingga dua tahun, kerusakan kembali muncul. Mulai dari atap bocor, tembok mengelupas, hingga pintu-pintu yang disebut ditinggalkan begitu saja tanpa penyelesaian.
Pihak sekolah mengaku sudah berulang kali mengajukan permohonan perbaikan kepada Dinas Pendidikan melalui Unit Pelaksana Teknis setempat. Namun, respons yang dinanti tak kunjung datang.
“Kami sudah berkali-kali berkomunikasi agar kondisi bangunan ini dilihat langsung, tapi belum ada tindak lanjut,” ujar sumber internal sekolah.
Dalam kondisi serba terbatas, pihak sekolah terpaksa melakukan perbaikan seadanya. Dinding yang mengelupas ditambal manual, cat yang disebut sudah hampir 20 tahun tak diperbarui dipoles sedikit demi sedikit agar tetap terlihat layak.
Namun untuk kerusakan berat seperti atap bocor, pihak sekolah mengaku tak mampu menanganinya.
“Kami hanya bisa tambal bagian bawah. Kalau atap, itu di luar kemampuan kami,” ungkapnya.
Menurut sumber tersebut kondisi kerusakan gedung sekolah tidak hanya di SDN Jatimurnir V, bahkan hampir rata-rata terjadi di wilayah Pondok Melati kondisi bangunan sekolah memprihatinkan.
Situasi ini menciptakan pemandangan yang kontras, ruang belajar yang seharusnya menjadi tempat tumbuhnya masa depan justru dihiasi dengan tambalan darurat lebih mirip proyek eksperimen ketahanan bangunan daripada fasilitas pendidikan.
Menurut keterangan yang dihimpun, perbaikan sebelumnya pernah dilakukan. Namun kualitasnya dipertanyakan karena tidak bertahan lama.
“Kadang belum selesai sudah ditinggalkan. Ada juga yang baru satu tahun sudah rusak lagi,” ujarnya mengisahkan bagaimana pekerjaan terkesan asal-asalan.
Upaya komunikasi ketika itu dengan pihak pelaksana proyek, mulai dari tukang hingga mandor, disebut tidak membuahkan hasil.
Kondisi tersebut menggambarkan bahwa jika ada lomba “bangunan paling cepat rusak setelah diperbaiki”, mungkin sekolah ini sudah masuk nominasi. Namun sayangnya, yang dipertaruhkan bukan trofi melainkan kenyamanan dan keselamatan siswa.
Permohonan perbaikan disebut bisa memakan waktu hingga bertahun-tahun. Dalam beberapa kasus, pengajuan bahkan bisa menunggu hingga delapan tahun, tergantung pada ketersediaan anggaran dan prioritas dari Dinas Pendidikan.
Dana yang diterima sekolah sendiri terbagi menjadi dua, yakni Dana BOS untuk operasional dan Dana SBB yang dikelola pemerintah daerah untuk pembangunan fisik. Namun, realisasi perbaikan kerap bergantung pada jumlah siswa dan alokasi anggaran tahunan.
Artinya, semakin sedikit murid, semakin kecil peluang perbaikan cepat sebuah logika anggaran yang mungkin efisien di atas kertas, tetapi terasa ganjil di lapangan.
Harapan pihak sekolah sebenarnya sederhana: menghadirkan lingkungan belajar yang aman, layak, dan nyaman bagi siswa.
“Harapan kami, anak-anak bisa belajar di tempat yang baik dan tidak rusak seperti sekarang,” tutup sumber tersebut.***
