JAKARTA – Di tengah macetnya ibukota yang tak kalah pelik dari birokrasi perizinan, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menyambangi kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jumat (25/7/2025), dengan satu misi mulia, menjodohkan data agar tak lagi hidup sendiri-sendiri.
Ditemani jajaran Pemprov Jabar, Herman disambut dua ‘mak comblang data’, yakni Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Riyanto dan Deputi Teknologi Informasi Ricky Kusmayadi. Tujuannya? Menciptakan interoperabilitas data—alias bikin sistem saling ngobrol, bukan saling diam kayak tetangga yang rebutan lahan parkir.
“Data ini kan kayak nasi. Kalau cuma disimpan, jadi basi. Tapi kalau dimasak dengan benar, bisa jadi kebijakan yang enak disantap semua pihak,” ujar Herman, mungkin sambil membayangkan dashboard digital alih-alih nasi liwet.
Ia menyinggung soal sistem OSS, NIB, hingga digitalisasi sektor perizinan yang idealnya bisa saling bertukar informasi tanpa perlu kode sandi atau sinyal asap. Menurutnya, dari data yang saling bicara itu, pemerintah bisa tahu apakah dunia usaha tumbuh selaras dengan penyerapan tenaga kerja. Kalau tidak, bisa langsung digelontor pelatihan. Biar nggak ada lagi sarjana nganggur yang cuma bisa kirim lamaran via Google Form tanpa pernah dibalas.
“Kalau ada celah penyebab rendahnya serapan tenaga kerja, bisa kita tutup. Bukan pakai semen, tapi pakai pelatihan,” katanya, sambil tersenyum ala birokrat visioner.
Tapi tentu, Herman tidak sekadar ingin data mengalir lancar demi angka investasi. Ia menegaskan, Jawa Barat tidak ingin jadi provinsi yang kaya secara statistik tapi rusak secara ekologis.
“Investasi oke, tapi jangan sampai masa depan bocor karena pembangunan yang jangka pendek. Kita nggak pengin cucu kita nanti main pasir di tambang bekas, bukan di pantai,” katanya, mengingatkan bahwa pembangunan ideal itu harus seperti skincare: hasilnya tak instan, tapi terasa di masa depan.
Karena itu, Herman melontarkan filosofi kebijakan tiga serangkai: good data, good decision, good result. Alias kalau datanya ngaco, jangan harap keputusan dan hasilnya bisa cakep.
BKPM: Kita Sambut, Asal Jangan Cuma Wacana
Deputi Ricky Kusmayadi dari BKPM tampak sumringah mendengar rencana Jabar yang ingin serius membangun sistem digital perizinan usaha. “Kami sambut baik. Tapi jangan sampai sistemnya jadi canggih, tapi koneksinya lemot,” celetuk Ricky, mungkin setengah serius.
Ia juga berharap kolaborasi ini bukan hanya foto bareng dan unggahan di medsos, tapi benar-benar jadi sistem yang hidup. “Semoga Jawa Barat makin tumbuh, dan bukan cuma di laporan tahunan,” tutupnya, sambil melirik server yang (semoga) tidak sedang down.***