LAMPUNG TIMUR — Di tengah seruan efisiensi anggaran dan potret buram infrastruktur daerah, DPRD Kabupaten Lampung Timur justru tercatat mengalokasikan dana lebih dari setengah miliar rupiah untuk belanja seragam dinas pimpinan dan anggota dewan.
Berdasarkan data Sirup.Inaproc, pada tahun anggaran 2026, belanja pakaian dinas dan atribut DPRD Lampung Timur mencapai Rp501.500.000. Anggaran tersebut saat ini telah masuk tahap e-Purchasing dan diperuntukkan bagi anggota DPRD dari berbagai fraksi.
Angka ini sontak memantik sorotan publik. Bukan semata soal nominal, tetapi soal sensitivitas dan skala prioritas, terutama ketika Lampung Timur masih bergelut dengan persoalan infrastruktur dasar yang tak kunjung tuntas.
Ironi semakin terasa ketika anggaran ratusan juta untuk pakaian dinas itu bersanding dengan fakta di lapangan, pelajar di Way Bungur, Desa Kali Pasir, masih harus menyeberangi sungai menggunakan perahu kayu lapuk demi berangkat sekolah.
Di satu sisi, wakil rakyat tampil rapi dengan seragam baru. Di sisi lain, rakyat bahkan anak-anak—bertaruh nyawa setiap pagi.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius, apakah anggaran daerah sudah benar-benar berpihak pada kebutuhan paling mendesak masyarakat?
Wakil Ketua Umum DPP KNPI, Agus Effendi, yang juga putra daerah Lampung Timur, menilai alokasi anggaran tersebut mencederai rasa keadilan publik.
“Wajar kalau rakyat bertanya, di mana hati nurani para wakilnya. Di saat Lampung Timur masih tercatat sebagai daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Lampung, dan infrastruktur masih terbengkalai,” ujarnya.
Menurut Agus, pembelian seragam dengan nilai fantastis di tengah kondisi daerah yang memprihatinkan berpotensi menyulut kekecewaan publik.
“Setiap pagi anak-anak di Way Bungur mempertaruhkan keselamatan untuk sekolah, sementara wakil rakyatnya belanja pakaian dinas hingga lebih dari Rp500 juta. Pertanyaannya sederhana: wajarkah?” tegasnya.
DPRD: “Masih Dicek”
Anggota DPRD Lampung Timur, Purwianto, saat dikonfirmasi terpisah, membenarkan adanya pembahasan anggaran tersebut.
“Pas pembahasan sepertinya ada. Saya coba cek lagi ke Sekretariat, apakah ada pemangkasan setelah evaluasi dari provinsi,” ujarnya singkat.
Namun, hingga kini, data pada Sirup.Inaproc menunjukkan anggaran Rp501,5 juta tersebut telah tercantum dan masuk proses pengadaan, tanpa keterangan adanya pengurangan.
Belanja seragam ini juga bukan satu-satunya pos yang menuai sorotan. Informasi yang dihimpun menyebutkan, anggaran pendukung DPRD lainnya seperti sewa kendaraan dinas juga mencapai ratusan juta rupiah, mempertebal kesan bahwa efisiensi lebih sering berhenti di slogan.
Di tengah tekanan ekonomi masyarakat, rusaknya jalan, jembatan mangkrak, dan akses pendidikan yang belum aman, publik kini menunggu satu hal sederhana, kepekaan para wakil rakyat dalam membaca realitas yang mereka wakili.
Sebab, bagi rakyat Lampung Timur, yang dibutuhkan bukan seragam baru melainkan keberpihakan yang nyata.***
