Namun, publik tahu, reshuffle kabinet bukan cuma soal mengganti orang. Ini juga soal mengganti selera politik. Dan dalam hal ini, selera Prabowo sering kali sulit ditebak apakah akan memilih koki baru yang jago masak kebijakan, atau tetap mempertahankan yang rajin mengaduk opini.
IndoStrategi: Ada yang Lumayan, Tapi Belum Layak Dapat Piala
Di sisi lain, lembaga survei IndoStrategi mencoba memberi sedikit kabar baik lewat riset “10 Kementerian Terbaik”. Tapi jangan berharap ada nilai sempurna hasilnya tetap di kisaran “cukup, asal jangan ulangan.”
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti memimpin dengan skor 3,35, diikuti oleh Menlu Sugiono (3,32) dan Menteri Agama Nasaruddin Umar (3,26). Artinya, pendidikan, diplomasi, dan agama masih jadi tiga hal yang relatif tidak bikin pusing kepala negara.
Sedangkan Kementerian Keuangan di bawah Purbaya Yudhi Sadewa meraih 3,15, cukup untuk disebut stabil tapi belum menggembirakan.
Di bawahnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mendapat 3,13, mungkin karena rakyat lebih takut inflasi daripada invasi.
Direktur Riset IndoStrategi Ali Noer Zaman menjelaskan:
“Tahun pertama ini masih masa transisi menuju konsolidasi program prioritas Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.”
Terjemahannya: pemerintah masih sibuk mencari sendok dan piring sebelum benar-benar makan.
Refleksi Setahun: Banyak Janji, Sedikit Nasi
Satu tahun sudah berlalu sejak pelantikan Prabowo–Gibran, dan hasilnya menggambarkan pemerintahan yang masih dalam tahap percobaan.
Program-program besar seperti Makan Bergizi Gratis, Pangan Nasional, dan Reformasi Birokrasi tampak berjalan, tapi belum terasa di meja rakyat.
Sebagian menteri sibuk berpose, sebagian lagi berdebat di media, dan sisanya… masih mencoba memahami tugas pokoknya sendiri.
Jika satu tahun pertama ini adalah cermin, maka pantulannya jelas: kabinet terlalu ramai untuk bergerak cepat, dan terlalu pelan untuk disebut gesit.
Kini, publik menunggu langkah Presiden Prabowo apakah akan tetap mempertahankan formasi “kabinet jumbo rasa kompromi”, atau mulai memasak ulang dengan resep baru yang lebih bergizi bagi rakyat.
Karena dalam politik, seperti halnya di dapur, yang menentukan bukan seberapa besar apinya, tapi seberapa pas bumbunya.***
