JAKARTA — Wacana dukungan dua periode untuk Presiden Prabowo Subianto mulai menemukan momentumnya. Jika relawan sudah lebih dulu “tancap gas”, elite partai kini mulai angkat suara meski dengan rem tangan yang belum sepenuhnya dilepas.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, merespons isu tersebut dengan kalimat yang terdengar diplomatis namun sarat makna.
“Nah itu nanti kita sedang pikirkan, kan kita ada di sana,” ujar Paloh di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/2/2026).
Kalimat singkat itu memantik tafsir luas. NasDem adalah bagian dari koalisi pemerintahan. Artinya, secara politik mereka berada dalam orbit kekuasaan. Namun apakah orbit itu akan mengunci hingga dua periode? Paloh belum memberi jawaban final.
Terkait usulan koalisi permanen, Paloh menilai gagasan tersebut layak dipertimbangkan. Tidak ada penolakan. Tidak juga persetujuan bulat. Posisi NasDem: terbuka, tetapi belum memutuskan.
“Koalisi permanen boleh aja dipertimbangkan. Nggak ada masalah, tetapi belum kita putuskan kan. Dipertimbangkan bagus,” ujar Paloh.
Ia kemudian menggeser diskusi pada narasi besar: kemajuan bangsa. Dalam pandangannya, yang utama adalah “goal besar” berbangsa dan bernegara, bukan sekadar konfigurasi koalisi.
Retorika ini menempatkan NasDem pada posisi moral high ground: seolah bicara visi kebangsaan, bukan kalkulasi elektoral. Meski dalam politik, visi dan kalkulasi sering berjalan beriringan kadang sulit dibedakan mana yang lebih dominan.
Jika Paloh masih “memikirkan”, maka Joko Widodo justru sudah menyatakan sikap jauh hari sebelumnya.
Jokowi mengaku telah memerintahkan relawan Bara JP untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selama dua periode.
“Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu (dukung Prabowo-Gibran dua periode),” ujar Jokowi, seperti dikutip dari detikJateng.
Ia bahkan menegaskan kembali perintah tersebut ketika ditanya ulang. Namun saat disinggung apakah Prabowo-Gibran akan maju lagi pada Pilpres 2029, Jokowi memilih irit komentar.
“Saya sampaikan itu ke relawan,” pungkasnya.
Kalimat yang sederhana, tetapi secara politik cukup tegas: dukungan moral sudah diberikan, keputusan maju atau tidak adalah bab berikutnya.
Secara konstitusional, pembahasan dua periode memang bukan pelanggaran. Presiden berhak menjabat maksimal dua kali masa jabatan. Namun membicarakannya di awal periode pemerintahan selalu mengundang tafsir: apakah ini bentuk optimisme kinerja, atau konsolidasi kekuasaan lebih dini?
Bagi partai-partai koalisi, isu dua periode bukan sekadar dukungan ideologis. Ia menyangkut kalkulasi posisi tawar, distribusi kekuasaan, hingga arah koalisi jangka panjang.
Surya Paloh tampaknya memilih jalur aman: tidak menutup pintu, tidak pula buru-buru masuk. Sebuah sikap yang dalam politik sering disebut “membuka ruang kemungkinan”.
Paloh menekankan pentingnya mengesampingkan sekat suku, agama, dan latar belakang sosial demi kemajuan bersama. Sebuah pesan yang terdengar normatif namun relevan di tengah polarisasi politik yang kerap muncul tiap musim pemilu.
Namun publik tentu akan menilai bukan hanya dari narasi, melainkan dari langkah konkret.
Apakah wacana dua periode ini murni refleksi atas optimisme terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran? Ataukah bagian dari orkestrasi politik jangka panjang menuju 2029?
Yang jelas, diskusi soal dua periode kini tak lagi sekadar bisik-bisik relawan. Ia sudah masuk ruang resmi partai dan panggung nasional.
Dan seperti biasa dalam politik Indonesia: yang bilang “sedang dipikirkan” sering kali sudah memikirkan jauh lebih matang dari yang terdengar.***
