KOTA BEKASI – Isu rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi oleh Pj Wali Kota Gani Muhamad masih mengundang pro kontra oleh anggota dewan sendiri.
Menanggapi hal itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Junaedi menyebutkan bahwa pelaksanaan rotasi dan mutasi pejabat merupakan hak prerogatif seorang Kepala Daerah dalam menggunakan kewenangannya bilamana hal tersebut diperlukan.
“Rotasi urusan nanti lah, Itu hak preogratif beliau (Pj Wali Kota). Sebenarnya mutasi rotasi hal biasa itu mah,” ucap Sekda Kota Bekasi Junaedi saat ditemui usai pelaksanaan Rapat Kerja bersama Komisi 1 DPRD Kota Bekasi di Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (21/03/2024).
Dia pun memastikan terkait kepastian pelaksanaan Rotasi dan Mutasi Pejabat, jika akan terjadi. Namun demikian imbuhnya ada kebijakan tertentu terkait rotasi dan mutasi. Salah satunya dengan melihat kekosongan jabatan yang terjadi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Bekasi.
“Mutasi itu pasti akan ada, kalau kekosongan mesti diisi, ya diisi. Masa kekosongan ga diisi kan gitu, tentunya semua harus ditempuh tahapan-tahapan itu,”paparnya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad sempat menjawab terkait isu liar Mutasi dan Rotasi di lingkup Pemkot Bekasi.
Gani menjawab secara mutlak bahwa pihaknya akan melakukan rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
Namun demikian, rotasi mutasi tersebut bukan semata-mata adanya unsur kepentingan politik, melainkan perlu adanya evaluasi kinerja.
“Ga besar-besaran (soal mutasi dan rotasi pejabat), Ya ada ini ada sebagai dari dinamika,” ucap Gani saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bekasi usai Paripurna HUT Kota Bekasi ke 27, pada Minggu (10/03/2024) lalu.
Meskipun belum diketahui pejabat eselon II mana yang nantinya bakal terkena rotasi dan mutasi, santer terdengar kabar bahwa para pejabat eselon II di Kota Bekasi kini sudah terbagi menjadi berfaksi-faksi.
“Evaluasi kita untuk Kota Bekasi, saya tidak ada kepentingan politik apapun. Tetapi dalam konteks kinerja yang kita kedepankan,” pungkas Gani.
Komisi 1 Kecewa
Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Faisal mengaku akan hadir secara mandiri untuk menemui Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad. Hal itu atas tidak hadirnya tiga kali Pj Wali Kota atas undangan rapat dengan Komisi 1.
Politisi muda fraksi Golkar Persatuan ini menyayangkan sikap Pj Wali Kota Bekasi juga sebagai Biro Hukum Kemendagri karena dianggap mangkir untuk ketiga kalinya.
