TANGGAMUS — Tagline “jalan lurus” yang selama ini digaungkan Bupati Tanggamus Saleh Asnawi tampaknya sedang diuji di lapangan atau mungkin di balik meja kekuasaan. Rumor yang beredar menyebut sang bupati tengah memainkan strategi politik gaya klasik, Sekda di depan, kekuasaan di belakang.
Rumor akan ada proses pengisian jabatan kepala dinas, memuncul kabar adanya “cawe-cawe” yang diperankan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Suaidi yang disinyalir hanya perpanjangan tangan untuk memuluskan rotasi dan mutasi pejabat eselon II sesuai selera bupati.
Beberapa kepala dinas disebut dipanggil ke ruang Sekda, bukan untuk rapat koordinasi, melainkan untuk “rapat nasib” disodori surat pengunduran diri yang katanya sukarela, tapi auranya seperti perintah militer.
Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPI) Kabupaten Tanggamus, Ari Berlian, menilai jika kabar ini benar, maka reformasi birokrasi di Tanggamus resmi dibajak oleh politik kekuasaan.
“Kalau gaya seperti itu yang dipakai, maka slogan jalan lurus hanya tegak di spanduk, tapi rebah di praktik. ASN bukan budak kekuasaan. Ini bukan zaman kolonial di mana jabatan ditentukan oleh siapa paling tunduk,” tegas Ari, Kamis (9/10/2025).
Ari mendesak Sekda Suaidi buka suara dan menjelaskan apakah benar ada tekanan terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama untuk mundur tanpa alasan jelas.
“Diam itu tanda mengiyakan. Kalau Sekda benar-benar profesional, ia harus menjelaskan. Jangan biarkan isu ini jadi bola liar yang justru menampar wajah Bupati sendiri,” ujarnya.
Menurut Ari, tindakan pemaksaan mundur pejabat tanpa dasar hukum adalah bentuk penistaan meritokrasi dan penghinaan terhadap netralitas ASN.
“Kalau pejabat disuruh mundur tanpa pelanggaran disiplin atau evaluasi kinerja, itu bukan administrasi itu intimidasi dengan kop surat pemerintah,” sindirnya.
Sumber internal Pemkab Tanggamus menyebut, surat pengunduran diri itu digunakan sebagai “alat tekan” menjelang rencana reshuffle besar-besaran.
“Namanya juga politik, kadang disuruh mundur biar terlihat elegan. Padahal ujungnya sudah ada pengganti yang disiapkan,” ungkap salah satu pejabat yang meminta namanya disembunyikan.
Ari menilai kondisi ini bukan sekadar isu mutasi, melainkan upaya penyingkiran sistematis.
“Kalau uji kompetensi hanya formalitas, maka birokrasi berubah jadi panggung politik. Yang naik bukan karena prestasi, tapi karena rajin menghadap,” katanya menohok.
Ia menambahkan, praktik semacam ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, terutama pasal yang menjamin karier ASN dari intervensi politik. AMPI, kata Ari, akan melaporkan dugaan pelanggaran ini ke KASN, BKN, dan Ombudsman RI.
“Negara tidak boleh tutup mata. Kalau ASN dipaksa mundur karena tidak sejalan dengan kepentingan politik, itu bukan lagi reformasi birokrasi, tapi kolonialisasi jabatan,” ujarnya pedas.
Kondisi birokrasi di Tanggamus juga makin aneh, belasan jabatan kepala OPD dibiarkan kosong dan diisi Plt lebih dari setahun, sementara pejabat aktif justru diturunkan jadi kepala bidang tanpa SK resmi dari BKN.
“Kalau jabatan bisa digeser sesuka hati, berarti aturan cuma hiasan. Yang penting siapa paling dekat dengan dapur kekuasaan,” tambah Ari.
“Sekarang semua ingin aman, bukan benar. ASN takut bersuara, takut kehilangan kursi. Padahal yang seharusnya dijaga bukan kursi, tapi integritas,” katanya menambahkan bahwa budaya ini menciptakan ketakutan kolektif di tubuh ASN.
Sampai berita ini diterbitkan, Sekda Suaidi dan Bupati Saleh Asnawi belum memberi tanggapan resmi. Tapi di lingkaran pegawai dan masyarakat sipil, aroma politik tekanan sudah terlalu kuat untuk disembunyikan. Dan seperti biasa dalam politik lokal, semua akan diam sampai yang diam itu keburu diganti.***
