KOTA BEKASI – Rentetan kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di lingkungan kantor DPRD Kota Bekasi menuai kritik tajam dari kalangan legislatif sendiri salah satunya dari Sekretaris Komisi I.
Dalam pernyataan resminya, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rizki Topananda, menegaskan perlunya pembenahan sistem keamanan secara menyeluruh di area gedung dewan tersebut.
“Sudah tiga kali terjadi pencurian dalam beberapa bulan terakhir. Ini jelas bukan lagi insiden biasa, tapi cerminan lemahnya sistem pengamanan,” tegas Rizki Top saat ditemui, Sabtu (7/6/2025).
Menurutnya, manajemen gedung (Building Management) seharusnya sudah mengambil langkah tegas dan cepat sejak kejadian pertama.
Namun yang terjadi justru sebaliknya, pengulangan peristiwa yang sama, dengan pola kelalaian yang tampaknya tidak berubah.
Lebih lanjut, Rizki menyerukan agar pihak Sekretariat DPRD tak hanya melakukan evaluasi internal, tapi juga mempertimbangkan pemberian sanksi kepada pihak Building Management sebagai penanggung jawab keamanan gedung.
“Kalau sudah tiga kali kejadian serupa, itu bukan sekadar kecolongan. Harus ada konsekuensi. Kalau perlu, kontraknya ditinjau ulang,” ujar politisi muda tersebut dengan nada tegas.
Ia menambahkan, tidak cukup hanya mengandalkan kamera pengawas atau petugas keamanan, tetapi harus ada integrasi sistem keamanan berbasis teknologi dan pengawasan aktif dari pihak internal.
Tak hanya bicara soal sistem keamanan, Rizki juga menyinggung proses pengadaan rekanan pemelihara gedung yang dinilainya terlalu administratif.
Menurutnya, perusahaan pengelola gedung tidak boleh hanya lolos karena lengkap secara dokumen, tetapi juga harus terbukti kompeten di lapangan.
“Saya kira ini akar masalahnya. Banyak yang lolos karena dokumen rapi, tapi saat bekerja tidak profesional. Ke depan, proses lelang harus disertai pengecekan kualitas dan track record yang lebih ketat,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Rizki mengingatkan agar Sekretariat DPRD Kota Bekasi turut ambil bagian secara aktif dalam merancang dan menerapkan sistem keamanan. Jangan hanya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga.
“Lingkungan DPRD adalah representasi dari kehormatan lembaga legislatif. Maka keamanan di dalamnya harus jadi prioritas bersama,” tandasnya.***
