BANDUNG — Seluruh sekda kabupaten dan kota di Jawa Barat, menyelaraskan gerak birokrasi untuk menyukseskan program Pemerintah Pusat maupun Provinsi.
Hal itu disampaikan Sekda Jabar Herman Suryatman memimpin rapat koordinasi dihadiri sekda dari 27 kabupaten dan kota di kantor Bappeda Jabar, Jalan Ir. Djuanda, Kota Bandung, Kamis (24/4/2025).
“Pertemuan kali ini agar 27 kabupaten/kota memiliki pandangan yang sama,” ujar Herman Suryatman.
Ada sejumlah program prioritas yang harus diakselerasi oleh perangkat birokrasi di daerah. Di antaranya, pembentukan koperasi desa atau kelurahan bagian dari program Pusat, Koperasi Merah Putih.
Kemudian, evaluasi RTRW baik provinsi maupun kabupaten dan kota agar pembangunan selaras dan berkelanjutan.
Hal yang ditekankan adalah tidak ada lagi alih fungsi lahan: seperti hutan lindung jadi hutan produksi dan agrowisata, atau sawah jadi perumahan dan tempat komersial.
Menurut Herman, sukses pembangunan di lingkup provinsi tergantung di kabupaten/kota, ditentukan pula keberhasilan di desa/kelurahan, dan begitu seterusnya sampai tingkat RT/RW.
Kewenangan, kata dia, merupakan alat agar tata kelola bisa tertib, dan bagi masyarakat yang terpenting adalah peningkatan kesejahteraan.
“Kepala daerah adalah decision maker, tapi yang merasionalkan secara birokrasi adalah sekda ke bawah. Jadi kalau sekda ngagaleong (oleng) kepala dinas ngagaleong,” katanya.
“Kita ini superteam,” tutup Herman.***
