JAKARTA – Penentuan awal bulan kamariah di Asia Tenggara kini tak lagi sekadar “melihat langit sambil berharap”. Ia telah berevolusi menjadi perpaduan serius antara sains, syariat, dan sedikit sentuhan diplomasi regional.
Di balik itu, ada peran forum MABIMS akronim dari Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang sejak lama menjadi “laboratorium bersama” dalam merumuskan standar penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.
Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat, mengungkapkan bahwa sejak 1992, negara-negara anggota MABIMS menggunakan kriteria imkanur rukyat 2–3–8. Angkanya sederhana, tapi implikasinya panjang: tinggi hilal minimal 2 derajat, elongasi 3 derajat, dan umur bulan 8 jam setelah ijtimak.
Masalahnya? Alam semesta tidak selalu “patuh” pada angka minimal.
Dalam praktiknya, hilal pada parameter tersebut sering kali terlalu tipis nyaris seperti garis pensil di langit senja. Secara teori ada, tapi secara kasat mata: “coba lagi besok”. Cahaya syafak kerap “menelan” keberadaan hilal, membuat rukyat menjadi lebih mirip spekulasi daripada observasi.
Dari sinilah kritik ilmiah mulai menguat. Para ahli falak dan astronom di kawasan Asia Tenggara melakukan evaluasi berbasis data global. Bukan lagi sekadar hitung-hitungan lokal, tapi kompilasi pengamatan internasional yang lebih komprehensif.
Hasilnya? Sebuah “upgrade sistem”.
Kriteria baru pun lahir: tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Secara sederhana, ini berarti hilal harus “lebih tebal dan lebih jauh” dari matahari agar punya peluang realistis untuk terlihat.
Jika diibaratkan, ini seperti mengganti resolusi kamera: dari buram ke HD.
Indonesia sendiri mulai mengadopsi kriteria ini sejak 2022, melalui serangkaian forum akademik yang melibatkan pemerintah, ormas Islam, dan para pakar. Tujuannya jelas: memperkecil potensi perbedaan awal bulan yang selama ini kerap menjadi “tradisi tahunan” umat.
Namun, penting dicatat keseragaman kriteria bukan berarti keseragaman keputusan mutlak.
Setiap negara tetap memiliki otoritas masing-masing. Hisab (perhitungan astronomi) digunakan sebagai peta, sementara rukyat (pengamatan langsung) menjadi kompas. Keduanya berjalan beriringan, lalu diputuskan melalui sidang resmi di masing-masing negara.
Artinya, meski sudah pakai “standar regional”, potensi perbedaan tetap ada karena langit di setiap wilayah tidak selalu identik, dan keputusan juga melibatkan pertimbangan syar’i.
Meski begitu, Arsad menegaskan bahwa penggunaan parameter yang sama setidaknya membuat prediksi antarnegara semakin “dekat” tidak lagi terpaut jauh seperti dulu.
Upaya ini bukan sekadar soal tanggal Lebaran. Ini tentang membangun kepercayaan publik bahwa penentuan kalender hijriah tidak dilakukan secara serampangan, melainkan berbasis ilmu pengetahuan yang terus berkembang.
Pada akhirnya, hilal mungkin tetap tipis. Tapi pendekatan kita terhadapnya semakin tebal lebih matang, lebih presisi, dan (semoga) lebih menyatukan.
Karena di era modern ini, perdebatan soal Lebaran idealnya bukan lagi soal “siapa duluan”, tapi bagaimana memastikan keputusan yang diambil bisa dipahami, diterima, dan membawa kemaslahatan bersama.***
