BANDUNG – Penutupan sementara aktivitas tambang di Parungpanjang, Kabupaten Bogor, bukan hanya menghentikan alat berat, tetapi juga mengguncang ekonomi ribuan keluarga.
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mencatat, sepanjang 2025 sebanyak 15.293 kepala keluarga (KK) terdampak kebijakan tersebut dan masuk dalam skema penerima bantuan sosial tidak direncanakan.
Sepanjang Desember 2025, Pemprov Jabar telah menyalurkan bantuan kepada 2.938 KK. Masing-masing keluarga menerima bantuan tunai sebesar Rp3 juta cukup untuk menambal kebutuhan dasar, meski tentu belum sebanding dengan hilangnya mata pencaharian akibat berhentinya roda tambang.
Penutupan tambang Parungpanjang sendiri merupakan kebijakan langsung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang dituangkan dalam Surat Nomor 7920/ES.09/PEREK tertanggal 25 September 2025.
Langkah ini diambil menyusul dampak kerusakan lingkungan yang dinilai telah melampaui batas toleransi dan berpotensi mengancam keselamatan warga.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Mochamad Ade Afriandi, menjelaskan penyaluran bantuan sosial dilakukan secara bertahap.
Tahap I telah diberikan kepada 928 KK di lima desa Kecamatan Parungpanjang, yakni Desa Cibunar, Lumpang, Gorowong, Dago, dan Jagabaya.
Tahap II menyusul untuk 2.010 KK yang tersebar di Kecamatan Cigudeg dan Rumpin. Di Cigudeg, bantuan menjangkau Desa Bunar, Cintamanik, Mekarjaya, dan Tegallega.
Sementara di Rumpin, bantuan disalurkan ke Desa Rumpin, Sukasari, Sukamulya, dan Mekarsari.
“Bagi masyarakat yang belum menerima bantuan pada 2025, kami pastikan akan disalurkan pada 2026,” kata Ade, Rabu (14/1/2026).
Pemprov Jabar telah menjadwalkan dua tahap lanjutan pada 2026. Pada tahap III, bantuan akan diberikan kepada 6.216 KK di Kecamatan Cigudeg dan Rumpin. Selanjutnya, tahap IV akan menyasar 9.077 KK di Kecamatan Parungpanjang, Cigudeg, dan Rumpin.
Dengan skema ini, total penerima bantuan sosial akibat penutupan tambang Parungpanjang mencapai 15.293 KK.
Kebijakan penutupan tambang memang dipuji dari sisi penyelamatan lingkungan. Namun di lapangan, ribuan keluarga kini berada di persimpangan: alam harus diselamatkan, sementara dapur tetap harus mengepul.
Bantuan sosial Rp3 juta per keluarga menjadi penyangga sementara, bukan solusi jangka panjang. Tantangan berikutnya bagi Pemprov Jabar bukan hanya menyalurkan bansos tepat waktu, tetapi memastikan transisi ekonomi warga berjalan adil agar penutupan tambang tidak berubah menjadi penutupan harapan.
