KOTA BEKASI – Setelah sekian lama adem ayem menikmati tunjangan perumahan puluhan juta rupiah per bulan, akhirnya DPRD Kota Bekasi bersama Pemerintah Kota Bekasi “tergerak hati” untuk melakukan evaluasi.
Bukan karena kesadaran sendiri, melainkan karena masyarakat yang menamakan diri Aliansi Rakyat Miskin Kota Bekasi turun ke jalan dan bersuara lantang di depan kantor dewan, Rabu (10/9/2025).
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama Wakilnya, Abdul Haris Bobihoe, serta Ketua DPRD Sardi Effendi, dengan penuh wibawa menegaskan: “Kami mendengar dan merasakan apa yang menjadi harapan warga Kota Bekasi. Aspirasi ini akan kami tindaklanjuti bersama DPRD.”
Kalimat diplomatis tersebut terdengar manis, meski publik mafhum urusan tunjangan dewan biasanya lebih cepat cair ketimbang usulan rakyat kecil.
Tunjangan yang Bikin Geleng-Geleng
Salah satu titik panas dalam demonstrasi adalah soal tunjangan perumahan anggota dewan. Angka-angkanya bikin warga Bekasi yang tiap hari macet-macetan di jalan hanya bisa menghela napas:
- Ketua DPRD: Rp53 juta/bulan
- Wakil Ketua: Rp49 juta/bulan
- Anggota biasa: Rp46 juta/bulan
Angka ini dibakar dalam orasi mahasiswa dan pemuda. Salah satunya, Yusril, bahkan memberi solusi sederhana, tidak perlu dihapus, cukup dikurangi.
“Kasihan, di tengah ekonomi sulit, wakil rakyat malah hidup dengan tunjangan fantastis. Minimalisir lah, jangan bikin rakyat muak,” katanya.
Empat Tuntutan Rakyat
Massa aksi juga membawa empat tuntutan besar, yang jika dibaca sekilas lebih mirip daftar pekerjaan rumah dewan yang selama ini dilupakan:
- Efisiensi tunjangan perumahan, transportasi, komunikasi bagi seluruh anggota DPRD, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota.
- Diskon atau bebas PBB, sesuai imbauan Gubernur Jawa Barat (yang entah kenapa di Bekasi malah terasa seperti angin lalu).
- Pengawasan nyata terhadap kinerja eksekutif karena rakyat tahu, fungsi kontrol DPRD selama ini lebih mirip sekadar tanda tangan basah.
- Politik anggaran pro-rakyat, termasuk seragam sekolah gratis, air minum di kelas, halte ojol, pembangunan BLK, revitalisasi angkot, palang pintu kereta di Bulak Kapal dan Ampera, hingga anggaran UMKM dan perlindungan anak.
Menariknya, usai mendengar aspirasi di jalanan, Ketua DPRD Sardi Efendi bersama rombongan komisi langsung bergegas ke kantor Wali Kota. Bukan untuk rapat paripurna, melainkan menyampaikan hasil teriakan rakyat.
“Saya bersama pimpinan komisi dan fraksi segera menyampaikan tuntutan aksi ini,” ujarnya, seakan-akan publik harus berterima kasih karena dewan masih sudi menjadi kurir aspirasi warganya sendiri.***
