Scroll untuk baca artikel
Opini

Timor Leste Pasca Generasi Ideologis

×

Timor Leste Pasca Generasi Ideologis

Sebarkan artikel ini
Abdul Rohman Sukardi
Abdul Rohman Sukardi

Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi

WawaiNEWS.id – Negara tidak hidup dari bendera yang berkibar atau konstitusi yang dicetak rapi. Ia hidup dari sesuatu yang lebih sepele tapi menentukan: lem sosial. Energi tak kasatmata yang membuat orang mau bertahan bersama bahkan saat miskin, marah, atau lelah.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Lem itu bisa berupa ideologi, harapan ekonomi, memori penderitaan, atau kesadaran peradaban. Selama lem bekerja, negara bisa rapuh tapi tetap utuh. Ketika lem mengering, negara sering kali tidak runtuh ia hanya kehilangan alasan untuk bersemangat.

Timor Leste kini berada tepat di fase itu.

Negara yang Lahir dari Penolakan

Sejak awal, Timor Leste bukan dibentuk oleh kesadaran peradaban panjang, melainkan oleh negasi politik. Identitas nasionalnya disusun dari satu kalimat kunci: kami bukan Indonesia. Sebuah identitas yang sah, kuat, dan historis tetapi sekaligus rapuh karena terlalu bergantung pada masa lalu.

Narasi penderitaan kolonial, perjuangan kemerdekaan, serta dukungan moral Barat memberi legitimasi awal. Ideologi pembebasan dengan bumbu Marxis dan Katolik progresif menjadi lem sosial generasi pertama. Minyak dan gas lalu datang sebagai janji: bahwa kemerdekaan bukan sekadar simbol, tetapi pintu menuju kemakmuran.

BACA JUGA :  Makna Demokrasi Desa Dalam Genggaman Pemimpin Yang Ditunjuk (PJ)

Masalahnya, ideologi memiliki usia biologis. Ia menua bersama para pejuangnya.

Generasi yang hidup dari narasi heroik pelan-pelan digantikan generasi yang hidup dari tagihan listrik, biaya sekolah, dan peluang kerja. Minyak jangkar ekonomi itu mulai menipis. Negara tetap berdiri, tetapi semangat yang dulu menopangnya mulai menguap.

Inilah fase pasca-generasi ideologis: negara ada, tetapi pertanyaan “untuk apa kita bersama?” tidak lagi memiliki jawaban yang mudah.

Ketika Nasionalisme Menjadi Rutinitas

Risiko utama Timor Leste hari ini bukan hilangnya kedaulatan, melainkan kelelahan sosial. Politik berjalan sebagai prosedur. Nasionalisme berubah menjadi seremoni. Negara dipersepsi sebatas kantor administrasi dengan bendera dan lagu kebangsaan.

Rakyat tidak lagi mencari cita-cita besar. Mereka mencari pekerjaan, mobilitas, dan kepastian hidup. Lem sosial tidak pecah. Ia hanya menipis perlahan, nyaris tak terasa.

Bandingkan dengan Indonesia. Negara ini bukan bertahan semata karena ideologi modern atau pertumbuhan ekonomi. Ia bertahan karena cadangan kesadaran peradaban yang panjang.

Di Jawa, misalnya, melalui kejawen dan Islam Nusantara, tertanam keyakinan bahwa Nusantara adalah ruang peradaban besar. Negara modern hanyalah wadah administratifnya. Kesadaran ini bekerja diam-diam. Saat institusi goyah, memori peradaban menyerap guncangan.

BACA JUGA :  Pidato Perdana Prabowo di PBB: “Shalom” dari Presiden Indonesia yang Bikin Israel Tersorot

Timor Leste tidak memiliki cadangan semacam itu. Ia lahir dari pemutusan sejarah, bukan kesinambungan. Karena itu, ketika ideologi melemah dan minyak menipis, pertanyaan eksistensial muncul tanpa peredam: setelah ini, apa yang mengikat kita?

Ketergantungan Sunyi ke Jakarta

Konteks global memperumit situasi. Ketika Eropa dan Amerika makin jauh mahal secara ekonomi dan dingin secara geopolitik Timor Leste menghadapi realitas baru. Dalam kondisi pasca-heroik, negara kecil cenderung mencari penopang yang paling dekat, stabil, dan murah secara eksistensial.

Di Asia Tenggara, magnet itu tidak datang lewat slogan atau pakta politik. Ia datang secara senyap dan ironisnya dari Indonesia.

Bahasa, pendidikan, layanan kesehatan, perdagangan, hingga mobilitas manusia menciptakan apa yang bisa disebut ketergantungan sunyi ke Jakarta. Bukan integrasi. Bukan pula penolakan. Melainkan relasi pragmatis yang tumbuh tanpa deklarasi.

Ini bukan nostalgia. Ini logika.

Namun kelelahan sosial juga tidak otomatis melahirkan keinginan “kembali”. Memori traumatik, identitas negara yang sudah mapan bagi generasi muda, dan norma internasional menutup pintu itu rapat-rapat.

Skenario yang lebih mungkin adalah: de facto dekat, de jure terpisah. Berdaulat secara hukum, tetapi hidup di orbit regional terdekat.

BACA JUGA :  Harusnya Pemerintah Memprioritaskan Barang-barang Pekerja Migran

Negara Minimalis dan Bahaya Sunyi

Dalam konfigurasi ini, remitansi menjadi penyangga utama. Uang kiriman pekerja di luar negeri menjaga konsumsi rumah tangga dan menunda krisis sosial. Negara tetap berjalan stabil namun minimalis.

Masalahnya, struktur semacam ini rapuh. Ia bertahan selama tidak ada konflik laten: ketimpangan sosial, friksi elite lama dan generasi muda, atau kekecewaan yang tak lagi bisa disalurkan lewat narasi perjuangan.

Tanpa lem sosial baru, konflik kecil terasa eksistensial. Ia tidak sekadar soal kebijakan, tetapi soal makna hidup bernegara.

Setelah Ideologi dan Minyak

Pada akhirnya, tantangan terbesar Timor Leste bukan memilih blok geopolitik atau mitra strategis. Tantangannya jauh lebih mendasar: menemukan alasan baru untuk tetap bersama.

Setelah ideologi berakhir. Setelah minyak habis.

Tanpa itu, Timor Leste akan tetap ada di peta, di PBB, di buku sejarah. Tetapi ia hidup dalam kelelahan. Sebuah negara yang sah secara hukum, namun lelah secara batin.

Dan kelelahan, dalam sejarah negara-negara kecil, sering kali jauh lebih berbahaya daripada konflik terbuka.***