KOTA BEKASI – Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, mendadak jadi “jurkam air bersih” dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran BUMD, Kamis (7/8/2025).
Pasalnya, kondisi pelayanan air bersih dari Perumda Tirta Patriot pasca-akuisisi aset Tirta Bhagasasi dinilai masih jauh dari kata segar, jernih, apalagi beraroma pegunungan.
Menurut Arif, meski Pemkot Bekasi sudah menganggarkan Rp10 miliar, itu ibarat kasih vitamin C untuk pasien yang butuh transplantasi organ.
Ia mendorong tambahan modal hingga Rp45 miliar, atau setengah dari total kebutuhan yang diajukan Tirta Patriot.
“Kalau cuma dikasih segitu, jangan salahkan kalau Tirta Patriot lebih mirip Tirta Pasrah,” sindir Arif.
Salah satu masalah utama adalah peninggalan Tirta Bhagasasi yang katanya “aset”, tapi lebih cocok disebut “liabilitas berkaporit tinggi.” Banyak warga mengeluh air kotor, kadang keruh, dan kerap bikin galon terlihat seperti akuarium gagal.
“Kalau warga mau mandi, harus niat. Soalnya airnya kadang keluar, kadang filosofis: ada tapi tiada,” tambah Arif lagi.
Ia menekankan, jika infrastruktur tidak diperbaiki dan dua wilayah layanan belum juga resmi diserahkan ke Tirta Patriot, maka proses akuisisi hanya akan jadi headline tanpa babak akhir. Dan seperti sinetron kejar tayang, makin lama makin tidak jelas siapa protagonisnya.
Tirta Patriot, yang katanya diharapkan jadi mesin uang PAD di tahun 2026, malah dinilai stagnan. BUMD itu belum menunjukkan performa layaknya perusahaan air yang sehat baik secara finansial maupun pipa.
“Kalau dikasih modal tambahan, ya harus ada progres, bukan cuma spanduk dan tagline. Tahun 2026 harus jadi momentum dari perusahaan air, jadi perusahaan yang mengalirkan harapan!” tukas Arif, kali ini penuh semangat.
Dalam waktu bersamaan, Komisi III juga tengah menyiapkan bahan untuk pembahasan APBD 2026 senilai Rp7 triliun. Arif meminta agar BUMD lain seperti Bank BJB dan BPRS juga direvisi target kontribusinya terutama karena pengelolaan dana penggajian ribuan tenaga P3K yang makin gemuk namun belum tentu produktif.
“Jangan sampai APBD kita cuma jadi ATM buat gaji, bukan investasi untuk pelayanan,” tutup Arif.***
