KOTA BEKASI — Program pemberdayaan UMKM di Kota Bekasi kembali mendapat sorotan tajam. Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKB, Alit Jamaludin, menilai sejumlah program yang selama ini digulirkan masih bersifat seremonial dan belum menyentuh kebutuhan riil pelaku usaha kecil.
Alit menegaskan bahwa persoalan klasik UMKM belum berubah, kekurangan modal dan minimnya pemahaman digital marketing.
“Kurangnya permodalan dan pemahaman digital marketing masih jadi hambatan utama. Kalau ini tidak diselesaikan, UMKM kita hanya jalan di tempat,” tegasnya Sabtu (14/2).
Menurut Alit, pemerintah daerah perlu lebih serius mengoptimalkan ekonomi digital sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Aren Jaya.
Ia menilai banyak warga, terutama generasi muda, sebenarnya memiliki potensi besar untuk berbisnis secara daring. Namun, keterbatasan literasi digital dan akses pelatihan membuat peluang tersebut belum maksimal.
“Orang tidak punya tempat usaha, tidak punya warung, bisa manfaatkan gadget untuk bisnis. Tapi pemerintah harus hadir memberi pelatihan dan informasi yang tepat,” ujarnya.
Secara satir, ia menyindir bahwa pelatihan UMKM jangan hanya berhenti pada seminar dengan backdrop megah dan foto bersama. Yang dibutuhkan pelaku usaha adalah ilmu praktis dan akses pasar digital yang nyata.
Selain pelatihan digital marketing, Alit menginisiasi program tenaga kerja mandiri yang akan diintegrasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas UMKM.
Skema yang ditawarkan berbasis kelompok di tingkat RW. Satu kelompok terdiri dari 20 orang dengan bantuan modal sebesar Rp 20 juta yang dikelola bersama untuk membuka atau mengembangkan usaha.
“Bagi yang sudah punya usaha tapi kekurangan modal, pemerintah bisa bantu. Bagi yang punya potensi tapi belum mulai, diberi stimulasi,” jelasnya.
Menurutnya, model kolektif ini terbukti berjalan di beberapa RW yang telah mendapatkan bantuan sebelumnya.
Alit juga menyoroti kondisi demografis Aren Jaya yang mayoritas dihuni pensiunan dan lansia. Kelompok ini, termasuk ibu rumah tangga, dinilai masih memiliki potensi produktif jika diberi dukungan modal dan pelatihan.
“Secara sosiologi, banyak warga pensiunan dan lansia. Mereka juga perlu diberdayakan agar bisa membantu ekonomi keluarga,” paparnya.
Ia menilai pemberdayaan ekonomi bukan hanya soal menciptakan pengusaha baru, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
Alit secara terbuka mengkritik pola program UMKM yang dinilainya “muncul tenggelam”. Kegiatan sering ramai saat peluncuran, namun kurang konsisten dalam pendampingan dan evaluasi.
“Sekalinya muncul, tidak lebih dari kegiatan seremonial. Padahal aspirasi warga jelas: mereka butuh modal dan pendampingan,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi III yang membidangi UMKM dan perekonomian, ia berkomitmen mengawal kebijakan agar lebih fokus pada program konkret dan berkelanjutan.
Dengan dua fokus utama pelatihan digital marketing dan bantuan permodalan Alit berharap UMKM Kota Bekasi dapat meningkatkan daya saing di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital.
Tujuan akhirnya bukan sekadar meningkatkan omzet, tetapi membuka lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi lokal.
Karena dalam realitas kota penyangga ibu kota, UMKM bukan sekadar pelengkap statistik ekonomi. Mereka adalah tulang punggung dapur rumah tangga warga Bekasi.***
