KOTA BEKASI – Penurunan iklan atau ‘takedown‘ videotron Aniesbubble di depan Grand Metropolitan Kota Bekasi yang belum selesai kontrak menuai reaksi. Pasalnya iklan tersebut baru terpasang belum sehari dari kontrak sepekan kedepan tapi di takedown.
Hal itu pun memunculkan spekulasi salah satunya seolah take down videotron Aniesbubble itu, dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Junaedi menanggapi hal tersebut tegas menyatakan, reklame dalam bentuk billboard atau videotron tidak semuanya milik pemerintah daerah.
Tapi ada juga milik swasta untuk wilayah Kota Bekasi banyak dimiliki swasta dan pemerintah hanya menerima pajak saja.
“Nah, untuk mayoritas reklame yang ada di Kota Bekasi itu adalah milik swasta. Hanya sebagian yang memang milik Pemkot Bekasi,”ungkapnya di konfirmasi terkait polemik take down videotron Aniesbubble tersebut, dilansir inijabar pada Rabu (17/1/2024).
Dia pun menegaskan bahwa reklame videotron yang berisi salah satu capres yang telah di takedown itu milik swasta atau pihak ketiga. Sifatnya ke Pemkot Bekasi pihak swasta hanya membayar pajak reklame
Menurutnya Pemkot Bekasi tidak tahu menahu terkait perjanjiannya seperti apa. Ditegaskan bahwa wilayah Kota Bekasi hanya karena ketempatan saja.
“Masih ada beberapa reklame ukuran besar bergambar capres yang sama (Anies Baswedan) masih tayang, kok,”ujarnya mencontohkan untuk mengecek iklan serupa masih ada di beberapa titik (di Kota Bekasi) aman-aman aja.
Untuk itu dia kembali menegaskan bahwa tidak ada intervensi dari Pemkot Bekasi terkait videotron bergambar Anies Baswedan tersebut. Karena media videotron yang dipakai itu milik swasta.
“Ga adalah intervensi-intervensi an soal reklame videotron itu,”tandasnya.
Sebelumnya, kabar penurunan iklan videotron Aniesbubble di Bekasi disampaikan oleh Olppaemi Project lewat akun X @olpproject.
