TANGGAMUS – Suasana Dusun Balai Rejo, Pekon Datar Lebuay, Kecamatan Air Naningan, mulai memanas. Bukan karena cuaca, tapi karena warga merasa “dipanaskan” oleh dugaan akal-akalan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Tahun Anggaran 2025 yang dikelola Kepala Pekon mereka, Suhartono.
Warga menduga, kegiatan yang mestinya membuka lapangan kerja dan menebar rezeki justru berubah jadi “padat karya untuk nama, tapi tunai untuk oknum”. Kecurigaan kian merebak setelah banner kegiatan PKTD baru muncul setelah isu viral di media sosial.
“Lucunya, banner PKTD itu kayak hujan setelah kemarau panjang datang setelah ramai di medsos,” celetuk seorang warga sambil terkekeh getir, Jumat (31/10/2025).
Dalam laporan resmi, kegiatan disebut berupa pemeliharaan jalan desa dan penggalian siring dengan waktu pelaksanaan satu bulan. Tercatat 80 Hari Orang Kerja (HOK) dengan harga satuan Rp87.000, totalnya Rp6.960.000. Angka yang bagi warga kecil, tapi besar kalau tak sampai ke tangan yang berhak.
Namun, menurut HN, tokoh masyarakat setempat, dana itu diduga tak digunakan sebagaimana mestinya. Hingga dikaitkan dengan tagline “Jalan Lurus” yang didengungkan Bupati Tanggamus.
“Tono telah melanggar asas transparansi dan berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat. Ini pelanggaran prosedur yang bisa kena sanksi administratif bahkan pidana. Karena ya itu, mencatut duit dana desa,” tegas HN, dengan nada kecewa bercampur geram.
Warga lain menimpali, mereka justru bekerja secara sukarela tanpa bayaran, bergotong royong menggali siring. Menurutnya jalan lurus, mungkin hanya tagline. Praktik di lapangan banyak tikung menikungnya.
“Kami kerja rame-rame, nggak ada yang dibayar. Besoknya ada warga lain yang katanya dibayar, tapi kami nggak tahu siapa dan berapa,” ungkap seorang warga yang meminta namanya disamarkan, sambil memegang cangkul yang katanya “lebih jujur dari laporan proyek”.
Sementara itu, Ketua BHP Datar Lebuay, Yusup, membenarkan kabar bahwa banner PKTD baru dibuat beberapa hari setelah ramai diberitakan.
“Banner PKTD baru dibuat hari Selasa kemarin,” aku Yusup tanpa banyak basa-basi.
Tak berhenti di situ, Yusup juga menyoroti kualitas jalan rabat beton hasil kegiatan dana desa di wilayahnya.
“Baru beberapa bulan selesai, udah rusak. Kalau ini dibilang jalan berkualitas, mungkin maksudnya kualitas cepat rusak,” ujarnya setengah bergurau, setengah prihatin.
Kini, warga menanti penjelasan resmi dari pihak pekon maupun aparat terkait. Mereka berharap pemerintah kabupaten tak sekadar menonton, tapi juga turun tangan sebelum kepercayaan warga benar-benar ambruk.
Karena, seperti kata seorang pemuda setempat sambil menunjuk jalan yang mulai retak,”Kalau jalan aja gampang rusak, jangan-jangan moral pejabatnya juga sama: cuma kuat waktu difoto.”***
