BEKASI – Jagat maya kembali dibuat geger. Sebuah video singkat yang memperlihatkan dugaan oknum perangkat desa tengah asyik bermain judi online (judol) saat forum pertemuan, viral dan memicu gelombang kemarahan publik.
Dalam rekaman yang beredar, sosok yang disebut-sebut sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) Sukabungah, Bojongmangu, Bekasi berinisial DH terlihat fokus menatap layar ponselnya. Bukan membuka catatan rapat atau dokumen kerja, melainkan tampilan yang diduga kuat menyerupai situs judi online.
Ironisnya, aksi tersebut terjadi di tengah forum resmi tempat yang semestinya jadi ruang diskusi, bukan arena “spin keberuntungan”.
Kalau benar, ini bukan sekadar salah fokus tapi salah jalur.
Ketua Gerakan Masyarakat Anti Judol, Wahyu, angkat bicara. Ia menilai jika dugaan tersebut terbukti, maka tindakan itu tidak hanya melanggar etika, tapi juga berpotensi menyeret ke ranah hukum.
“Kami minta camat dan kepolisian segera mengusut tuntas. Ini mencoreng citra pemerintahan desa,” tegas Wahyu, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, perangkat desa seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat, bukan malah terlibat dalam aktivitas yang sedang gencar diberantas pemerintah.
Tak berhenti di situ, Wahyu juga menyoroti potensi dampak yang lebih serius. Ia mendesak dilakukan audit terhadap anggaran desa sebagai langkah antisipasi.
“Perlu diaudit. Jangan sampai ada penyalahgunaan anggaran untuk aktivitas seperti ini,” ujarnya.
Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran publik bahwa praktik judi, jika tidak dikendalikan, bisa merembet ke persoalan yang lebih besar termasuk tata kelola keuangan desa.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi terkait waktu dan lokasi pasti video tersebut direkam. Tim redaksi masih melakukan penelusuran lebih lanjut guna memastikan fakta di lapangan.
Prinsip keberimbangan tetap dikedepankan, dan ruang klarifikasi terbuka bagi pihak terkait untuk memberikan penjelasan.
Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa integritas aparatur bukan hanya diuji di balik meja kerja, tetapi juga dalam hal-hal kecil termasuk apa yang dilakukan saat rapat berlangsung.
Karena pada akhirnya, jabatan publik bukan sekadar soal posisi, tapi juga soal kepercayaan.
Dan kepercayaan, seperti saldo kalau sudah “minus”, sulit untuk kembali utuh.***
