KOTA BEKASI — Banjir di Kota Bekasi kembali menjadi tamu lama yang enggan pamit. Jumat (23/1/2026), Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti turun langsung ke lapangan, menyusuri titik-titik rawan genangan yang selama ini lebih sering hadir di laporan warga ketimbang di meja rapat.
Peninjauan dimulai dari Pintu Air Kalimati, salah satu simpul krusial pengendali aliran air di Bekasi. Di lokasi ini, rombongan menatap debit air yang mengalir sebuah pemandangan yang setiap musim hujan selalu mengingatkan bahwa banjir bukan sekadar persoalan cuaca, melainkan juga soal kapasitas dan konsistensi pengelolaan.
Pintu Air Kalimati menjadi simbol penting: ketika air naik, perhatian ikut naik; ketika air surut, persoalan kerap ikut mengendap.
Dari Kalimati, rombongan bergerak ke Perumahan Jatibening Permai, kawasan yang sudah terlalu akrab dengan genangan. Di hadapan warga dan awak media, Tri Adhianto memaparkan rencana teknis: pembesaran aliran kali untuk meningkatkan daya tampung air serta pembaruan jembatan di sekitar Masjid An-Nur yang selama ini diduga menjadi salah satu titik penyempitan aliran.
“Penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Dari hulu sampai hilir harus terintegrasi,” ujar Tri, menegaskan bahwa banjir tak bisa diselesaikan dengan solusi sepotong-sepotong—apalagi musiman.
Ia menambahkan, pembenahan infrastruktur akan dilakukan secara bertahap. Pembesaran kali dan pembaruan jembatan, kata dia, diharapkan mampu mengurangi genangan dan memberi rasa aman bagi warga yang setiap hujan lebat harus bersiap mengangkat perabot.
Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyampaikan kesiapan pemerintah pusat untuk ikut turun tangan. Menurutnya, kunjungan lapangan menjadi dasar penting sebelum menentukan langkah teknis lanjutan.
“Kami melihat langsung kondisi di lapangan dan akan mengkaji langkah teknis yang tepat. Sinergi pusat dan daerah mutlak diperlukan agar penanganan banjir efektif dan berkelanjutan,” kata Diana.
Namun di balik rangkaian peninjauan dan pernyataan resmi, publik Bekasi tentu berharap lebih dari sekadar foto lapangan dan rencana di atas kertas. Bagi warga, ukuran keberhasilan bukan terletak pada seberapa sering pejabat turun meninjau, melainkan seberapa jarang air masuk ke rumah mereka.
Peninjauan ini menjadi penanda awal apakah akan berujung pada perubahan nyata, atau sekadar menambah daftar panjang janji pengendalian banjir yang selalu datang bersamaan dengan musim hujan. Warga Bekasi menunggu, dengan harapan sederhana: hujan turun, air mengalir, dan rumah tetap kering.***
