KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi ekonomi warganya. Melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyerahkan langsung bantuan tunai kepada warga penerima manfaat, Selasa (15/7/2025) di Kantor Kecamatan Jatiasih.
Sebanyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sebesar Rp250.000 per keluarga, yang disalurkan secara langsung dan transparan melalui kerja sama Pemkot Bekasi dengan PT Pos Indonesia.
“Dana dari cukai tembakau ini adalah hak masyarakat. Maka tugas kami adalah memastikan penyalurannya tepat sasaran, tanpa potongan, dan benar-benar sampai ke tangan warga yang berhak,” tegas Wali Kota Tri Adhianto saat memberikan sambutan.
Wali Kota Tri menyampaikan bahwa BLT DBHCHT bukan hanya sekadar “bantuan musiman”, melainkan bagian dari arsitektur perlindungan sosial daerah. Ia menyebut bahwa program ini didesain untuk meredam tekanan ekonomi masyarakat bawah, terutama dalam menghadapi dampak inflasi, kenaikan biaya hidup, dan ketimpangan ekonomi.
“Kami tidak berhenti di BLT. Ada juga program makanan bergizi gratis, Sekolah Rakyat, dan intervensi sosial lainnya yang sedang dan akan terus kami gulirkan. Karena kesejahteraan itu harus menyeluruh, dari aspek pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial,” tambah Tri.
Penyaluran BLT kali ini juga memperlihatkan soliditas antara eksekutif dan legislatif. Turut hadir mendampingi penyaluran bantuan, Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Faisal, S.E., Camat Jatiasih Ashari, S.T., M.M., Kepala Dinas Sosial Alexander Zulkarnain, serta para lurah se-Kecamatan Jatiasih.
Kehadiran pimpinan legislatif dan perangkat kewilayahan memperkuat pesan bahwa pemerintah tidak bekerja sendiri, dan perlindungan sosial bukan jargon, tapi aksi nyata.
“Saya berharap bantuan ini bukan hanya menjadi uang tunai yang habis dalam sehari, tapi menjadi simbol perhatian dan komitmen Pemkot terhadap kesejahteraan warga,” kata Faisal dalam kesempatan yang sama.
Tri Adhianto juga menyampaikan bahwa dana cukai tembakau meski bersumber dari konsumsi rokok harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, Pemkot Bekasi terus mendorong agar penyaluran dilakukan tanpa celah korupsi, tanpa penyalahgunaan, dan dengan sistem pelaporan yang ketat.
“Uang ini bukan milik pribadi pejabat, ini uang rakyat. Maka penggunaannya pun harus dipertanggungjawabkan secara terbuka dan transparan,” ujar Tri.***
