JAKARTA – Tarik-menarik kepentingan antara percepatan investasi dan kepentingan strategis pertahanan negara kembali mengemuka. Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto menerima audiensi Bupati Kabupaten Lingga, Muhammad Nizar, di Kementerian Pertahanan, Rabu (24/12/2025), guna membahas pemanfaatan lahan daerah latihan TNI di Kabupaten Lingga yang kini masuk dalam kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Di hadapan jajaran elite Kementerian Pertahanan, Pemerintah Kabupaten Lingga secara terbuka menyampaikan harapannya agar negara tidak sekadar menjadi penjaga kawasan, tetapi juga katalisator pembangunan.
Lahan latihan TNI yang selama ini steril dari aktivitas ekonomi diharapkan dapat dicarikan jalan tengah, sehingga rencana investasi pembangunan pabrik smelter yang telah lama dinanti tidak kembali terhenti di meja birokrasi.
Bagi Lingga, proyek smelter bukan sekadar soal industri. Proyek ini diproyeksikan sebagai lokomotif ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja, menggerakkan sektor turunan, meningkatkan pendapatan daerah, serta mengurangi ketergantungan ekonomi masyarakat pada sektor tradisional. Singkatnya, investasi ini dipandang sebagai “jalan keluar” dari stagnasi ekonomi wilayah kepulauan.
Namun demikian, Wamenhan Donny Ermawan Taufanto menegaskan bahwa urusan pertahanan negara tidak bisa diperlakukan seperti lahan kosong tanpa makna strategis.
Ia menggarisbawahi bahwa Kementerian Pertahanan pada prinsipnya mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional, tetapi tidak dengan mengorbankan fungsi utama pertahanan negara.
“Pertumbuhan ekonomi dan kepentingan pertahanan harus berjalan seiring. Negara tidak boleh memilih salah satu dan mengabaikan yang lain. Karena itu, sinergi lintas sektor dan perumusan solusi yang presisi menjadi kunci,” ujar Donny, dikutip dari laman Instagram resmi Kemhan RI.
Dalam konteks kawasan latihan TNI yang telah berstatus PSN, Wamenhan memaparkan dua opsi kebijakan yang dapat ditempuh. Pertama, skema penggunaan bersama antara investor dengan TNI Angkatan Laut, dengan pengaturan ketat agar fungsi latihan dan kesiapsiagaan pertahanan tetap terjaga.
Kedua, skema sewa lahan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan opsi yang secara implisit menegaskan bahwa aset pertahanan tetap berada di bawah kendali negara.
Sebagai langkah konkret agar pembahasan tidak berhenti pada wacana normatif, pertemuan tersebut menyepakati pembentukan tim terpadu yang melibatkan Kementerian Pertahanan, unsur TNI, dan Pemerintah Kabupaten Lingga. Tim ini akan melakukan peninjauan lapangan secara langsung untuk memastikan keputusan yang diambil tidak hanya ideal di atas kertas, tetapi juga aplikatif di lapangan.
Tim terpadu tersebut diharapkan mampu menjembatani dua kepentingan besar, menjaga kedaulatan dan kesiapsiagaan pertahanan negara, sekaligus membuka ruang pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Lingga yang selama ini menunggu kepastian.
Dalam audiensi tersebut, Wamenhan didampingi Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan, Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, Deputi Geopolitik Dewan Pertahanan Nasional, Direktur Wilayah Pertahanan Ditjen Strahan Kemhan, serta Kepala Pusat Konstruksi dan Pengadaan Badan Logistik Pertahanan Kemhan sebuah sinyal bahwa isu ini tidak dianggap remeh dan berada pada level kebijakan strategis nasional.***
