BOGOR – Warga di berbagai perumahan sepanjang aliran sungai Cileungsi di Desa Bojongkulur, Gunungputri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mempertanyakan keseriusan program normalisasi Sub DAS Cileungsi dan Sub DAS Cikeas.
Padahal pembahasan dan konsep program normalisasi sudah ada sejak 2020. Namun setelah lima tahun berlalu, realisasinya lamban makin tak jelas juntrungannya.
Keresahan warga itu disuarakan Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas (KP2C), sebuah komunitas yang berkegiatan pada program sistem peringatan dini Tinggi Muka Air (TMA) di kedua hulu sungai tersebut.
Presiden Prabowo Subianto didesak segera mendorong normalisasi kedua sub DAS (Daerah Aliran Sungai) Cileungsi-Cikeas di Bogor tersebut karena kondisi sungai sangat mengancam kehidupan masyarakat di sekitarnya dari banjir besar.
“Kejadian 4 Maret 2025 lalu membuktikan hancurnya prasarana dan sarana lingkungan dan rumah di perumahan tersebut dan wilayah sekitarnya akibat meluapnya air sungai yang menggenangi 24 RW dengan sekitar 7.200 jiwa di wilayah tersebut,” ungkap Puarman Ketua KP2C, Senin (24/3/2025), di Bogor.
Berdasarkan data KP2C, Banjir 4 Maret 2025 telah meluluh lantakkan 9.000 lebih rumah di hilir Sub DAS Cileungsi, Sub DAS Cikeas dan DAS Kali Bekasi yang berada di Kabupaten Bogor maupun Kota Bekasi.
Terdiri dari perumahan Vila Nusa Indah 1, Vila Nusa Indah 2, Vila Nusa Indah 3, Vila Nusa Indah 5, Bumi Mutiara, Vila Mahkota Pesona, Puri Nusaphala, Mandosi Permai, Vila Jatirasa, dan Pondok Gede Permai.
“Sejak tahun 2005, masyarakat menderita karena banjir yang setiap tahun semakin parah dan berpotensi akan menenggelamkan rumah warga jika pemerintah tidak serius menangani,” tutur Puarman mengingatkan.
Menurut Puarman, warga sangat kecewa dengan lambannya aksi pemerintah dalam menormalisasi kedua sungai tersebut. Padahal tahun 2020 sudah rampung Detail Engineering Design (DED) normalisasi Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas, namun hingga kini tidak juga terealisasi pengerjaannya.
“Apakah pemerintah akan menunggu jatuhnya korban lebih banyak baru akan berbuat.
Di beberapa media, statement pejabat pemerintah hanya memprioritaskan normalisasi Kali Bekasi saja,” terang Puarman.
“Kepada Bapak Presiden Prabowo, tolonglah perhatikan penderitaan kami yang merupakan Warga Negara Indonesia. Permohonan kami adalah segera normalisasi Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas sesuai design yang sudah lama ada,” jelas Puarman.
Puarman meminta pemerintah jangan melakukan pemangkasan anggaran untuk program pengendalian banjir yang berhubungan dengan penderitaan masyarakat Karena dapat berdampak pada keberlanjutan program normalisasi kedua sungai tersebut berupa pengerukan, pelebaran dan penanggulan bibir sungai.
- Tantang KDM Susur Sungai Cileungsi-Cikeas
Sebelumnya, Ketua KP2C Puarman mengajak Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) untuk melakukan susur Sungai Cileungsi dan Cikeas di wilayah Kabupaten Bogor. Hal tersebut menanggapi hasil Rakor bersama Menteri ATR/BPN dan Kementeri PU terkait wacana penertiban bangunan liar hingga tanggul pada Senin 17 Maret 2025 di Jakarta.
“Sayang dalam Rakor bersama Menteri ATR/BPN itu, sepertinya hanya fokus pada Kali Bekasi. Sungai Cileungsi-Cikeas tidak disinggung, padahal ada 9.000 KK yang terdampak banjir 4 Maret lalu,” ungkap Puarman mengkritisi hasil Rakor Gubernur dan empat kepala daerah di Bekasi, Depok dan Bogor itu.
Menurutnya, dalam Rakor bersama kepala daerah di Jawa Barat tersebut Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti tidak menyinggung sama sekali terkait Sungai Cileungsi-Cikeas. Padahal aliran Kali Bekasi bersumber dari kedua sungai tersebut.
