BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui BPBD kembali mengetuk pintu kesadaran publik: musim hujan memasuki fase serius, dan kewaspadaan masyarakat harus dinaikkan seperti volume speaker saat rapat tak terdengar.
Data BMKG menyebutkan bahwa Jawa Barat akan menghadapi dua puncak musim hujan, Desember 2025 dan Februari–Maret 2026. Dua puncak, dua potensi masalah, dan dua kewajiban: waspada dan tidak menganggap enteng.
Kepala Pelaksana BPBD Jabar Teten Ali Mulku Engkun menegaskan bahwa intensitas hujan tinggi dapat memicu banjir, longsor, hingga pergerakan tanah. Bencana hidrometeorologi ini bukan teori, tetapi statistik tahunan.
“Puncak musim hujan berada di depan mata. Kami mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan,” ujarnya.
Teten menyebut langkah mitigasi paling dasar adalah menjaga kebersihan lingkungan. Betul. Karena setiap musim hujan, selalu ada yang bilang “kok banjir lagi?”, padahal jawabannya sering ditemukan di selokan yang penuh sampah plastik edisi tahun lalu.
Warga diminta:
- memastikan saluran air bersih,
- selokan tidak mampet,
- dan drainase tidak hanya menjadi ornamen kota.
Instruksi sederhana. Tantangan besar.
Karena sampah tidak berjalan ke tempatnya sendiri setidaknya sampai ada teknologi futuristik.
Masyarakat di daerah perbukitan diminta peka terhadap tanda-tanda:
- munculnya retakan tanah,
- kemiringan bangunan berubah,
- suara gesekan tanah.
Jika tanda-tanda itu muncul, bukan waktunya investigasi, tetapi evakuasi.
“Keluarga harus tahu jalur evakuasi,” tegas Teten.
Karena GPS belum tentu membantu kalau tanah sudah bergerak lebih cepat dari sinyal.
Warga juga diminta memanfaatkan aplikasi InaRISK Personal untuk mengetahui tingkat kerawanan wilayah.
Teknologi sudah disediakan; yang dibutuhkan hanya kesediaan untuk mengetuk ikon aplikasi.
Teten juga mengingatkan potensi angin puting beliung.
Tipsnya sederhana tapi sering diabaikan:
- Jangan berteduh di bawah pohon
- Jauhi papan reklame dan bangunan rapuh
- Jika berkendara, menepi dulu bukan malah mengambil video untuk konten
Keselamatan dulu, viral nanti.
Peringatan Teten semakin tajam ketika menyentuh akar masalah:
kerusakan lingkungan akibat penebangan liar dan alih fungsi lahan.
“Kalau kita menjaga alam, maka alam akan menjaga kita,” ujarnya.
Pemprov Jabar telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana sejak 15 September 2025 hingga 30 April 2026.
Selama periode ini, BPBD memperkuat koordinasi dengan 27 kabupaten/kota untuk memastikan semua daerah betul-betul siaga, bukan sekadar “tahu bahwa hujan turun”.
Koordinasi ini diharapkan tidak hanya berisi laporan formal, tapi juga tindakan nyata yang bisa dirasakan warga.***
