KOTA BEKASI – Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat nasionalisme dan kebersamaan.
Seruan ini disampaikannya sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas kebangsaan dan mempererat solidaritas warga Bekasi.
“Perayaan HUT RI bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi refleksi dari cinta kita kepada tanah air. Mari kita rayakan dengan semangat Merah Putih, kebersamaan, dan partisipasi aktif,” tegas Harris, Jumat (1/8/2025).
Pemkot Bekasi, kata Wawali, mengimbau seluruh warga, aparatur sipil negara (ASN), pelaku usaha, komunitas, dan elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi aktif melalui berbagai cara selama Bulan Kemerdekaan ini, antara lain:
- Mengibarkan Bendera Merah Putih secara serentak dan terus menerus mulai 1 hingga 31 Agustus 2025, di rumah, perkantoran, toko, gedung, maupun fasilitas umum.
- Memasang dekorasi kemerdekaan seperti umbul-umbul, spanduk, baliho, poster, serta hiasan tematik bernuansa merah putih di lingkungan masing-masing, termasuk di perumahan dan tempat usaha.
- Menggunakan logo resmi HUT ke-80 RI dalam seluruh bentuk komunikasi visual, baik digital maupun cetak. Desain logo dan turunannya dapat diunduh melalui situs resmi yang ditetapkan pemerintah.
- Menghadiri dan mengikuti upacara bendera HUT ke-80 RI, baik di tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan, maupun kota.
- Mendorong kegiatan bernuansa nasionalisme, seperti lomba rakyat, pentas seni, kegiatan bakti sosial, hingga gotong royong massal yang melibatkan warga lintas usia.
Menurut Harris, peringatan kemerdekaan tahun ini merupakan momentum penting untuk memperkuat persatuan, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan global maupun lokal.
“Semangat kemerdekaan harus menjadi energi kolektif untuk membangun Kota Bekasi yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berbudaya,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan HUT RI harus tetap mempertimbangkan kemampuan masing-masing pihak dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ***
