KOTA BEKASI – Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, tampaknya sudah siap turun gelanggang menghadapi “musuh bebuyutan” Kota Bekasi: sampah. Usai menghadiri rapat penanganan sampah bersama Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Cianjur, Sabtu (9/8/2025), Harris menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pengelolaan sampah secara kolaboratif.
“Pemkot Bekasi mendukung penuh dan aktif untuk mempercepat dan mensukseskan program pemerintah pusat maupun provinsi Jawa Barat terkait pengelolaan sampah bersama,” ujarnya.
Terjemahan bebas: jangan sampai Bekasi dikenal bukan karena kotanya, tapi karena aroma Bantar Gebang yang sudah bisa jadi landmark penciuman.
Rapat, Arahan, dan PR Berat
Dalam pertemuan itu, Menteri LH memberikan “daftar belanja” pekerjaan rumah kepada seluruh kabupaten/kota. Poin-poinnya terdengar sederhana di kertas, tapi kalau dieksekusi bisa bikin kening berkerut:
- Komunikasi, informasi, dan edukasi ke masyarakat tentang sampah (tantangan: bikin warga paham bedanya sampah organik dan sisa bakso).
- Naikkan alokasi APBD untuk pengelolaan sampah minimal 3% (mungkin harus tahan dulu anggaran bikin gapura Instagramable).
- Terapkan polluter pays principle alias yang buang sampah sembarangan bayar mahal (selamat tinggal “gratis buang di kali”).
- Pisahkan regulator dan operator sampah, lalu gandeng swasta untuk kolaborasi (bisa juga kreatif, misalnya bikin mal yang di dalamnya ada bank sampah).
- Susun Perda, Rencana Induk, dan Peta Jalan Akselerasi Sampah (yang ini wajib, biar sampah punya masa depan yang jelas).
- Tegakkan hukum, pastikan tidak ada pengelolaan sampah yang malah mencemari lingkungan (singkatnya: stop modus buang limbah di malam hari).
- Urus perizinan di Kementerian LH.
- Dan yang paling sensasional: sesuai instruksi Presiden, bangun 4-5 unit pengolahan sampah di Bantar Gebang.
Harris mengakui, pembicaraan juga menyentuh soal teknis dengan Sekda Jabar, terutama untuk TPA Bantar Gebang. Tempat ini sudah seperti “monumen nasional” buat Bekasi—ikon, tapi juga sumber masalah.
Kalau proyek 4–5 unit pengolahan ini jalan, mungkin Bantar Gebang bisa berubah dari mountain of trash jadi mountain of cash.
“Pak Menteri LH dan Pak Gubernur telah memberikan pandangan kepada kita terkait tindakan-tindakan yang akan kita lakukan langkah nyata bersama,” kata Harris.
Bahasa rakyatnya rapatnya selesai, PR-nya menumpuk, dan tinggal lihat siapa yang benar-benar turun ke lapangan dan siapa yang cuma kirim press release.
Kalau semua arahan ini terlaksana, Bekasi mungkin akan punya hari di mana Bantar Gebang jadi lokasi wisata edukasi, bukan sekadar “indikator arah angin”.
Kalau tidak ya, paling-paling rapat berikutnya tetap membahas masalah yang sama, hanya dengan daftar makan siang yang berbeda.***
