BANDUNG — Di tengah perdebatan klasik soal Work From Home (WFH) yang kerap dianggap “kerja santai berkedok dinas”, Gubernur Dedi Mulyadi justru tampil santai tapi menohok. Baginya, ukuran kinerja aparatur sipil negara bukan soal absen di kantor, tapi hasil nyata di lapangan.
“Kita sudah dari dulu jalankan WFH, efektif. Lihat saja produk pembangunannya, berhasil atau tidak,” ujar Dedi—atau akrab disapa KDM usai silaturahmi dengan jajaran Pemda dan kepala daerah se-Jawa Barat di Gedung Sate, Senin (30/3/2026).
Kalimat yang jika diterjemahkan ke bahasa birokrasi sehari-hari: yang penting kerja beres, bukan sekadar kursi kantor terisi.
KDM menegaskan, selama penerapan WFH setiap Kamis, roda administrasi tetap berjalan. Bahkan, realisasi belanja anggaran disebutnya melampaui target.
Sinyalnya jelas: kerja dari rumah tidak otomatis berarti kerja setengah hati. Justru, jika dikelola dengan benar, bisa lebih efisien atau minimal, tidak kalah produktif dibanding kerja dari balik meja kantor yang kadang lebih sibuk dengan rapat daripada hasil.
Namun di balik pujian terhadap efektivitas WFH, KDM menyelipkan kritik yang cukup “nyelekit”.
“Problem dari kita ini lebih banyak jabatan struktural, lebih banyak fungsi-fungsi yang menyuruh dibanding yang mengerjakan,” ujarnya.
Sebuah realita lama dalam birokrasi: struktur gemuk, instruksi berlapis, tapi eksekusi sering tersendat. Ibarat dapur besar dengan banyak chef, tapi yang masak tetap itu-itu saja.
Ke depan, Pemprov Jawa Barat akan memperkuat tenaga teknis yang langsung bersentuhan dengan pelayanan publik.
Langkah ini bisa dibaca sebagai upaya “diet birokrasi” mengurangi yang terlalu banyak mengatur, dan memperbanyak yang benar-benar bekerja di lapangan.
Karena pada akhirnya, masyarakat tidak merasakan struktur organisasi. Mereka merasakan pelayanan.
Kegiatan di Gedung Sate bukan sekadar ajang temu kangen birokrasi. Ini juga menjadi momentum konsolidasi antara pemerintah provinsi dan kepala daerah se-Jawa Barat.
Tujuannya jelas: menyamakan arah pembangunan agar tidak jalan sendiri-sendiri. Karena pembangunan tanpa sinergi sering berujung pada satu hal: program bagus di atas kertas, tapi timpang di lapangan.
Di tengah wacana efisiensi dan reformasi kerja, Pemprov juga tengah menghadapi agenda serius:
- Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
- Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Artinya, bukan hanya kerja yang harus efektif, tapi juga harus bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum.
Pernyataan KDM seolah menutup perdebatan lama: WFH bukan soal lokasi kerja, tapi soal hasil.
Namun tantangannya tetap sama bahkan lebih besar, bagaimana memastikan fleksibilitas kerja tidak berubah jadi fleksibilitas tanggung jawab.
Karena pada akhirnya, publik tidak peduli ASN kerja dari kantor atau dari rumah.
Yang mereka peduli hanya satu: layanan cepat, program jalan, dan hasil nyata terasa.
Kalau itu tercapai, mau kerja di kantor, di rumah, atau di warung kopi silakan saja. Yang penting, bukan cuma sinyal internet yang kencang, tapi juga kinerja.***
