KOTA BEKASI — Kabar menggembirakan datang dari Kota Bekasi. Setelah tiga tahun berturut-turut hanya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), akhirnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi berhasil meraih predikat tertinggi dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Di tengah geliat pembangunan dan tantangan pengelolaan anggaran daerah, capaian ini disambut penuh apresiasi oleh berbagai pihak, salah satunya Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi.
Ketua fraksi, Misbahudin, menyebut keberhasilan ini bukan sekadar simbol administratif, melainkan tonggak penting menuju tata kelola keuangan yang lebih baik dan berpihak kepada rakyat.
“Ini kabar baik bagi warga Bekasi,” ujar Misbahudin, saat diwawancarai pada Senin (26/5/2025).
Opini WTP lanjutnya, harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan dan mengoptimalkan penggunaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat.
Perjalanan yang Tak Mudah
Mencapai opini WTP dari BPK bukan perkara sederhana. Butuh komitmen, strategi yang konsisten, serta kolaborasi antarlembaga untuk memperbaiki sistem yang ada.
Misbahudin menggarisbawahi bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari peran kepemimpinan Wali Kota Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe.
Menurutnya, sejumlah langkah strategis seperti digitalisasi sistem keuangan daerah, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan pengawasan internal menjadi kunci dalam perbaikan tata kelola keuangan.
“Ini bukan hasil kerja semalam. Ini adalah buah dari tekad bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” kata Misbah.
Prestasi Bukan Alasan untuk Puas Diri
Namun, di balik apresiasi itu, Misbahudin juga mengingatkan pentingnya menjaga semangat perbaikan. Ia menegaskan bahwa opini WTP bukanlah garis akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju tata kelola anggaran yang semakin baik dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“WTP bukanlah akhir, tetapi awal. Semangat good governance harus terus dijaga melalui kolaborasi dan saling mengingatkan antarlembaga,” ujarnya tegas.
Bagi Fraksi Gerindra, hal yang paling penting adalah bagaimana APBD Kota Bekasi digunakan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi sektor yang disebut sebagai prioritas mutlak.
“DPRD akan terus mengawal arah kebijakan anggaran, terutama yang menyasar sektor-sektor strategis. Sinergi antara eksekutif dan legislatif harus diperkuat agar seluruh program benar-benar pro-rakyat,” lanjutnya.
Harapan untuk Masa Depan Bekasi
Capaian opini WTP ini menjadi semacam ‘kartu kredit moral’ bagi Pemkot Bekasi. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa tata kelola yang sehat bisa berjalan seiring dengan pelayanan publik yang adil dan merata.
Fraksi Gerindra berharap agar predikat WTP ini bukan hanya menjadi seremonial tahunan, tapi juga diiringi oleh peningkatan nyata dalam pelayanan kepada warga.
“Harapan kami, Bekasi bisa mempertahankan keuangan yang sehat sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya,” pungkas Misbahudin.
Dengan semangat kolaborasi dan fokus pada kepentingan rakyat, Pemkot Bekasi kini memulai babak baru menuju pemerintahan yang tak hanya baik di atas kertas, tapi juga terasa manfaatnya di lapangan.***
