KOTA BEKASI – Masa reses pertama Anggota DPRD Kota Bekasi tahun 2026 resmi berakhir pada 17 Februari. Namun bagi Yenny Kristianti, reses bukan sekadar agenda seremonial lima hari, melainkan “turun gunung” mendengar langsung denyut persoalan warga.
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menyisir enam titik di daerah pemilihannya, tiga RW di Kelurahan Kranji, dua RW di Kelurahan Jakasampurna, dan satu RW di Kelurahan Jaticempaka. Di setiap lokasi, ratusan warga hadir mulai dari pengurus RW dan RT, kader PKK, kader Posyandu, Karang Taruna, hingga tokoh masyarakat.
Bukan forum formal yang kaku. Di sana, warga bicara apa adanya. Tentang jalan lingkungan yang belum rapi, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang perlu sentuhan serius, hingga soal lahan pemakaman yang kian sesak dan mahal.
Salah satu isu yang mencuat adalah persoalan lahan pemakaman. Warga mengeluhkan kondisi tempat pemakaman umum yang sudah penuh, sementara biaya pemakaman di sejumlah lokasi bisa mencapai jutaan rupiah.
“Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi soal kebutuhan dasar masyarakat. Negara dan pemerintah daerah harus hadir,” ujar Yenny dalam sambutannya, Senin (16/2).
Selain itu, distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian. Warga menilai program tersebut belum sepenuhnya merata dan masih perlu pengawasan agar tepat sasaran.
Bagi Yenny, seluruh aspirasi tersebut bukan sekadar catatan di buku agenda reses. Ia menegaskan akan mengawal aspirasi warga melalui pokok pikiran (Pokir) DPRD agar masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah.
“Reses adalah momentum penting untuk mendengar langsung suara masyarakat. Semua aspirasi ini akan kami kawal dan perjuangkan secara bertahap,” tegasnya.
Namun dari berbagai persoalan, ada satu suara yang paling kuat menggema: keluhan para kader Posyandu terkait minimnya insentif.
Di tengah tuntutan penanganan stunting, perbaikan gizi keluarga, dan pemantauan kesehatan ibu-anak, para kader Posyandu bekerja nyaris tanpa pamrih. Ironisnya, insentif yang mereka terima dinilai belum sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab yang diemban.
Yenny menilai peran Posyandu sangat strategis sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat paling dasar.
“Mereka ini ujung tombak. Tanpa kader Posyandu, program kesehatan dan pencegahan stunting tidak akan maksimal. Aspirasi soal insentif ini akan saya kawal,” tegas Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi tersebut.
Sebagai peraih penghargaan Dewan Terdisiplin dalam BK Award 2025, Yenny menekankan komitmennya untuk memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti di forum reses.***
