Scroll untuk baca artikel
Head LineZona Bekasi

4 Tahun FKMPB Mengawal Kejayaan Kabupaten Bekasi

×

4 Tahun FKMPB Mengawal Kejayaan Kabupaten Bekasi

Sebarkan artikel ini

BEKASI – Tak terasa Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Bekasi (FKMPB) sudah 4 tahun hadir memposisikan diri untuk bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan ‘BekasI Lebih Baik’ sesuai dengan visi misinya.

FKMPB selama ini selalu memposisikan diri untuk bersinergi dalam membenahi daerah melalui komunikasi sebagai landasan.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

“Kami tidak mencari kesalahan apalagi melakukan intervensi dari tingkat desa hingga level atasnya,”kata Eko Setiawan Ketua Umum FKMPB Minggu (20/10/2024).

BACA JUGA :  KNPI Kota Bekasi, Berbagi dengan Santuni Yatim

FKMPB hadir untuk mengawal kejayaan Kabupaten Bekasi sejak tahun 2020, berbagai kegiatan dalam bersinergi dengan Pemerintah baik berupakan kegiatan kesehatan dan program nyata lainnya.

FKMPB selalu mengkomunikasikan keluhan di bawah agar bisa mendapat perhatian daerah sesuai fungsinya. Untuk itu sosialisasi dan belanja masalah terus dilakukan di bawah terutama bidang kesehatan dan pendidikan untuk di komunikasikan dengan pemerintah daerah. Tak lebih dari itu tugas utama kehadiran dari FKMPB.

BACA JUGA :  BPKD Bekasi Dianggap 'Omdo', FKMPB: Janji Penyelesaian Aset Tak Jelas

“Kami terus berkomunikasi, meskipun banyak hal tidak direspon terkait persoalan dibawah, seperti terkait aset pasar milik Kabupaten Bekasi di wilayah Bekasi Timur Kota Beksai yang dikuasai pengusaha dan banyak lagi lainnya seperti kasus di Desa Sumberjaya, Tambun Selatan,”ujarnya.

Menurutnya, banyak persoalan dibawah hanya karena kurang berkomunikasi. Harus dipahami bahwa FKMPB bukan sosial kontrol mencari kesalahan tapi bersinergi kepada pemerintah.

BACA JUGA :  Peduli Covid-19, GMBI Bersama Aparatur Desa Bakauheni Bagikan Masker

“Saya berharap di usia FKMPB ke-4 tahun, bisa terus memberi dampak positif dalam mengawal menjaga kejayaan Kabupaten Bekasi. Izinkan kami terus mengawal berbagai kebijakan yang tidak pro rakyat kecil,”pungkas Eko.