JAKARTA – Laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Periksaan Keuangan (BPK) untuk tahun 2019. Ini opini WTP pertama bagi Edhy Prabowo sejak memimpin KKP.
Penyerahan hasil laporan pemeriksaan disampaikan langsung oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Isma Yatun kepada Menteri KKP Edhy Prabowo di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2020).
“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran KKP yang telah bekerja keras meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang akuntable dan transparan. Terima kasih juga untuk BPK atas bimbingan dan arahan kepada jajaran kami,” ujar Menteri Edhy dalam pidatonya di acara penyerahan.
Lewat pantun, Menteri Edhy menargetkan KKP kembali mendapat opini serupa di tahun depan.
“Pulang mudik lewat Cipali. Kena macet cuma sesekali. Kerjasama yang baik perlu digali. Tahun ini dan tahun depan WTP kembali,” ujar Edhy membacakan pantun, disambut tepuk tangan peserta acara.
Untuk mempertahankan opini WTP ini, Menteri Edhy meminta jajarannya terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan KKP dan segera menindaklanjuti rekomendasi temuan pemeriksaan BPK.
Menteri Edhy mengaku pihaknya sangat terbuka dengan koreksi dari BPK. “Apabila ada yang tidak benar, segera kami dikoreksi bu, jangan ragu. Rumah KKP sangat terbuka bagi semua anggota KKP yang melihatnya. Inilah prinsip keterbukaan yang kami pegang,” urainya.
Sementara itu, Isma Yatun memberikan apresiasi karena KKP berhasil mempertahankan opini WTP, setelah tahun 2016 dan 2017 mendapat disclaimer.
“BPK memberikan opini WTP. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas, belanja, persediaan, dan aset tetap,” ungkap Isma.
Isma berharap adanya inovasi teknologi dalam pengelolaan anggaran di KKP. Pasalnya, pemeriksaan BPK di masa mendatang akan banyak memanfaatkan teknologi informasi, khususnya pada masa pandemi.(Rudy)
