JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan birokrasi usaha di Indonesia masih rumit. Hal ini akan menghambat investasi ke perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Berkaitan dengan investasi. Saya melihat kalau investasi yang ingin masuk ke Pertamina dan PLN ini antre dan banyak sekali, tapi ruwetnya itu ada di birokrasi kita dan BUMN kita juga,” kata Jokowi Sabtu, (20/11/2021).
Jokowi geram atas permasalahan yang ditemukan tersebut. Dia menginstruksikan agar perusahaan-perusahaan BUMN membenahi hal tersebut guna menarik investasi.
“Saya orang lapangan, ingin marah untuk sesuatu yang saya lihat, kok ini sulit dilakukan, padahal gampang. Kok ini (investasi) enggak jalan-jalan,” ujarnya.
Kepala Negara memerintahkan agar sistem tersebut diperbaiki. Ia ingin sistem itu dibuat profesional dan efisien.
“Jangan sembunyi atas nama penugasan sehingga tata kelolanya tidak efisien, procurement jadi tidak benar,” tegasnya.
Jokowi ingin setiap keputusan kebijakan dari Pertamina, PLN, atau perusahaan BUMN lainnya dikalkulasi dengan terukur dan jelas. Ini untuk membawa kemajuan ekonomi negara.
“‘Setiap penugasan harus dihitung konsekuensinya. Bagi PLN tarifnya seperti apa, Pertamina bagi premium dan LPG seperti apa. Ini disampaikan transparan dan terbuka, blak-blakan dengan angka kalkulasi hitungan yang logis,” ucap dia.
