Scroll untuk baca artikel
LampungLingkungan Hidup

Nah Lho.. Stafsus Wali Kota Bandar Lampung Desak DLH Pecat TKS

×

Nah Lho.. Stafsus Wali Kota Bandar Lampung Desak DLH Pecat TKS

Sebarkan artikel ini
TKS DLH Kota Bandar Lampung, gelar aksi di hari pertama HUT APEKSI ke-22 di Kota Bandar Lampung, Jumat (27/5/2022)

WAWAINEWS – Aksi demontrasi ratusan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dihari pertama HUT Apeksi ke-22 di Bandar Lampung mengundang reaksi keras pemerintah kota setempat.

Bahkan staf khusus (Stafsus) Wali Kota Bandar Lampung Rahmat Husein mengaku gemas dan mendesak Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memecat para pekerja sukarela tersebut.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Rahmat Husein menegaskan bahwa TKS LH itu sudah tak menjalankan tugas. Sebaliknya justru sibuk berdemo kala Kota Bandar Lampung jadi tuan rumah acara nasional.

BACA JUGA :  BPBD Diminta Petakan Wilayah Rawan Bencana di Lampung

“Bu Kadis DLH, jika para petugas kebersihan ingin berhenti bekerja jangan lah diratapi perpisahan dengan mereka,”tegasnya gemas setelah melihat drama demonstrasi yang dilakukan ratusan TKS tersebut, Sabtu (28/5/2022)

Menurutnya sehari setelah konferensi pers para TKS LH pada Jumat 20 Mei di Taman Dwipanga seharusnya urusan tuntutan para pekerja ini selesai.

BACA JUGA :  Pelayanan SIM di Pringsewu diminta tidak berbelit

“Kenapa saya bilang selesai? Karena Pemkot merespon tuntutan pekerja dan membayarkan tunggakan gaji. Beres toh? Ada yang nuntut dan ada yang menuhi tuntutan, “papar Rahmat Husein.

Sehingga pada Selasa lalu gaji yang tertunggak itu pun telah dibayarkan pemkot Bandar Lampung.

Dia menyampaikan seharusnya TKS LH itu memahami kondisi ekonomi yang terjadi, bahkan DLH sendiri telah menjelaskan tentang gaji yang tertunggak itu penyebabnya.

“Upah tenaga kerja kebersihan itu dibayarkan oleh APBD Bandar Lampung dan pemasukan APBD masa pandemi yang terjadi lebih dua tahun membuat kondisi ekonomi terjun bebas, “ucap dia.

BACA JUGA :  Cegah Gigitan Buaya, Polsek Wonosobo Pasang Banner Imbauan

Dengan kondisi terbatas, roda pemerintahan harus terus berjalan maka pemkot dipaksa harus benar benar cermat dalam menentukan prioritas keuangan.

Husein yakin hati kecil para tenaga kerja ini meminta agar mereka diberhentikan sebagai TKS DLH. Ada lima alasan, urai Husein, yakni: