LAMPUNG – Ribuan petani singkong dari berbagai wilayah di Lampung menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur dan DPRDterkait harga murah, 13 Januari 2025.
Aksi petani singkong di Lampung tersebut buntut dari tak ada kejelasan ketetapan harga Rp1.400 per kilogram yang telah disepakti bersama sebelumnya oleh Pj Gubernur Lampung.
Suasana sedikit memanas dipicu massa berusaha membongkar pagar besi yang dipasang aparat kepolisian. Petani dari tujuh kabupaten/kota, dengan penuh semangat, menyerukan keadilan atas nasib mereka.
Aksi tersebut tak lain dipicu dengan adanya harga singkong terus merosot, para petani kesulitan bertahan hidup dengan kondisi sekarang.
Para petani meminta tujuh perwakilan dari masing-masing kabupaten, didampingi kuasa hukum, untuk bertemu langsung dengan DPRD dan Gubernur Lampung.
“Kami ingin solusi nyata, bukan janji-janji. Masalah ini sudah berlangsung terlalu lama, dan kami tidak akan berhenti sampai tuntutan kami didengar,” tegasnya.
Aksi yang berlangsung dramatis ini mendapatkan perhatian luas, termasuk dari aparat keamanan yang dikerahkan untuk mengamankan lokasi.
Meski demikian, massa tetap berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menaikkan harga singkong demi kesejahteraan petani.
Massa tampak geram, aparat kepolisian tetap berusaha tenang melihat kondisi aksi. Pj Gubernur Samsudin belum terlihat menemui aksi massa. Para petani murka karena tak teralisasinya kesepakatan kenaikan harga singkong sejak akhir tahun lalu.
Padahal, Pj Gubernur Lampung Samsudin dan 29 pengusaha tepung tapioka sudah menandatangani kesepakatan harga singkong Rp1500 per kg dengan rafaksi 15 persen di Kantor Gubernur, Senin (23/12/2024).
Perwakilan Petani Bertemu
Setelah melakukan aksi unjuk rasa selama kurang lebih 3 jam di depan Kantor Gubernur dan DPRD, para petani akhirnya diizinkan masuk ke Kantor DPRD Lampung.
Perwakilan petani dari 7 kabupaten di Lampung ditemui oleh Panitia Khusus (Pansus) Tataniaga Singkong DPRD Lampung
Ketua Pansus Tataniaga Singkong, Mikdar Ilyas mengatakan pihaknya mendukung aspirasi para petani, sehingga pansus ini bisa terbentuk dan akan ada rekomendasi sesuai bidangnya masing-masing, mulai dari Gubernur hingga kementerian.
Pansus akan melakukan pertemuan dengan Kelompok Tani di DPRD Lampung Utara mulai besok. Setelah itu, pertemuan akan dilanjutkan ke Lampung Tengah, Mesuji, Lampung Timur dan lainnya.
Sementara itu, Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Dasrul Aswin mengatakan, pihaknya mengatakan selama ini harga singkong paling mahal Rp1.300 dengan rafaksi tidak sampai 10 persen tapi saat ini rafaksi sampai 35 persen.
Dia melanjutkan, seharusnya harga singkong itu paling tidak lebih tinggi dari biaya, tetapi sekarang biaya lebih tinggi dari harga hasil.
“Bayangkan pak, harga saat ini Rp1.070 di Perusahaan Bumi Waras. Tetapi kami yang menanggung biaya operasional termasuk biaya panen dan produksi, itu kalau jaraknya dekat. Kalau jauh nambah lagi biaya transportasi,” jelasnya.
