KOTA BEKASI – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin, mendorong percepatan pembenahan infrastruktur berkelanjutan di Kota Bekasi sebagai pelayanan dasar bagi masyarakat.
Politisi PKB ini menegaskan dirinya melalui Komisi III akan terus mengawal dan mendorong perbaikan infrastruktur yang sudah masuk dalam program prioritas sehingga bisa terlaksana maksimal.
“Infrastruktur bukan sekadar soal pembangunan fisik, tapi juga soal pelayanan dasar yang layak bagi masyarakat,”tegas Alit Jamaludin, pada Senin 26 Mei 2025.
Tahun ini jelasnya, prioritas yang tengah menjadi perhatian Komisi III DPRD Kota Bekasi meliputi perbaikan jalan lingkungan, normalisasi sungai dan saluran tersier, revitalisasi lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta renovasi sarana dan prasarana RT/RW.
Menurutnya Alit, perbaikan jalan lingkungan mendesak karena dalam rangka mendukung mobilitas masyarakat di kawasan padat penduduk yang sudah rusak cukup lama.
Hal lain adalah terkait program normalisasi sungai dan saluran tersier juga menjadi agenda penting dalam rangka mengurangi potensi banjir yang kerap melanda sejumlah titik di Kota Bekasi saat musim hujan.
“Penanganan banjir harus dimulai dari hulunya. Dengan membersihkan saluran tersier dan melakukan normalisasi sungai, kita bisa menekan risiko genangan di kawasan permukiman,” ujarnya.
Ia pun mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi dengan melakukan penertiban di lahan milik umum seperti di sempadan kali, atau saluran.
“Ini harus diapresiasi, tapi harus dilakukan penataan setelah dilakukan penertiban tidak dibiarkan begitu saja. Banyak lahan fasos-fasum yang belum dimanfaatkan maksimal karena terbengkalai atau tidak layak digunakan,”ujarnya mengingatkan.
Alit, mendorong Pemkot Bekasi mampu menjadikan ruang publik di Kota Bekasi tidak hanya tersedia, tetapi juga nyaman dan layak pakai.
“Ini penting untuk mendukung aktivitas sosial, budaya, dan olahraga masyarakat,” tambahnya mendorong renovasi sarana dan prasarana RT/RW sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput.
Fasilitas seperti posyandu, balai warga, dan sekretariat RT/RW perlu mendapatkan perhatian agar bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh warga.**
