Scroll untuk baca artikel
EkonomiNasionalPolitik

Nunik Desak Reformasi Total Bea Cukai: Negara Harus Jadi Pelindung UMKM, Bukan Penghalang!

×

Nunik Desak Reformasi Total Bea Cukai: Negara Harus Jadi Pelindung UMKM, Bukan Penghalang!

Sebarkan artikel ini
Chusnunia Chalim Wakil Ketua Komisi VII saat menghadiri Bimtek Peningkatan Tata Kelola Destinasi Pariwisatan Kabupaten Lampung Timur, di Taman Purbakala Pugung Raharjo, Selasa 13 Mei 2025 - foto Jali

LAMPUNG — Sekretaris Fraksi PKB MPR sekaligus Ketua DPW PKB Lampung, Chusnunia Chalim (Nunik), angkat suara keras menyoroti kisruh dugaan permainan oknum Bea dan Cukai yang dilaporkan menghambat laju pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ia menegaskan, negara seharusnya hadir melindungi rakyat kecil, bukan malah menjadi bagian dari masalah yang menekan mereka.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

“UMKM adalah pahlawan ekonomi rakyat. Saat pandemi, ketika banyak sektor besar ambruk, UMKM justru bertahan dan menjaga denyut ekonomi bangsa. Sudah sepatutnya negara hadir melindungi, bukan menjadi penghalang,” tegas Nunik dalam keterangannya sebagaimana dilansir Wawai News, Senin 20 Oktober 2025.

Menurut Nunik, peran UMKM selama ini terbukti menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Namun ironisnya, pelaku usaha kecil justru sering menjadi korban kebijakan yang tak berpihak, pungutan liar, dan praktik kotor aparat di lapangan.

“Setiap tindakan yang menghambat perkembangan UMKM harus ditindak tegas dan dijadikan contoh agar tidak terulang kembali,” ujarnya.

Minta Kemenkeu Buka Kanal Laporan Publik

Nunik mendorong Kementerian Keuangan, sebagai induk dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), untuk melakukan reformasi menyeluruh.

Bukan hanya menindak oknum, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan dan membuka kanal pelaporan publik agar pelaku usaha bisa melapor tanpa takut diintimidasi.

“Penegakan disiplin tidak cukup dengan ancaman sanksi. Harus dibarengi dengan transparansi dan keberanian membuka ruang aduan publik yang benar-benar aman bagi rakyat kecil,” kata Nunik.

Ia juga menyebut momentum ini sebagai ujian serius bagi integritas pemerintah, terutama setelah munculnya pernyataan kontroversial Menteri Maman, yang menuding adanya oknum Bea Cukai meloloskan barang ilegal.

“Kita butuh langkah nyata, bukan klarifikasi politik. Jangan sampai isu ini hanya jadi drama antarkementerian, sementara di lapangan UMKM terus tertekan,” ujar Nunik.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi tudingan tersebut dengan gaya khasnya yang lugas sekaligus menyindir. Ia menyayangkan Menteri Maman tidak langsung menyampaikan laporan kepadanya, melainkan ke media.

“Oh, Pak Maman bilang gitu? Kenapa nggak lapor saya, kenapa lapornya sama Anda (wartawan)? Kalau lapor ke saya, saya beresin,” ujar Purbaya di Jakarta.

Meski begitu, Purbaya berjanji akan menindaklanjuti segala bentuk laporan penyimpangan di lingkungan Bea Cukai. Ia menyebut tengah melakukan proses pemetaan dan pembersihan internal.

Namun, bagi Nunik, langkah tersebut harus diiringi reformasi birokrasi jangka panjang, bukan sekadar “operasi bersih” musiman.

“Publik sudah bosan dengan jargon pembersihan yang berulang. Yang dibutuhkan sekarang adalah perubahan kultur: aparat harus berpihak pada rakyat, bukan pada rente dan permainan impor,” kata Nunik tajam.

Menariknya, dari seluruh polemik ini, ketika Menteri Maman mengusulkan agar pengrajin lokal meniru tas-tas branded luar negeri, seperti Louis Vuitton, dengan nama ala lokal “Louis Vuttong”.

Saran yang disebut Nunik “lebih cocok jadi bahan stand-up comedy daripada kebijakan ekonomi.”

“Kalau UMKM mau maju, yang harus dibenahi bukan labelnya, tapi sistemnya. Kita ini negara besar, masa solusinya niru tas palsu?” sindirnya.

Bagi Nunik, persoalan ini menegaskan betapa UMKM sering dijadikan ikon kebanggaan, tapi tidak diberi ruang tumbuh secara struktural.

“Kita sering memuji UMKM di spanduk, tapi di meja birokrasi mereka justru dihambat. Itu paradoks ekonomi rakyat kita,” tegasnya.

Nunik menutup pernyataannya dengan menyerukan reformasi total di tubuh Bea dan Cukai, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap pejabat di daerah yang sering menimbulkan keluhan dari pelaku usaha kecil.

“Kita tidak sedang bicara tentang satu-dua oknum. Ini soal sistem. Kalau negara serius ingin menegakkan ekonomi rakyat, maka birokrasi harus jadi pelindung, bukan predator,” pungkasnya.

Nunik mengingatkan bahwa UMKM tidak butuh belas kasihan, mereka hanya butuh negara yang adil dan aparat yang jujur.

Sebab, jika keadilan ekonomi hanya berhenti di pidato, maka “Louis Vuttong” akan tetap lebih cepat laku bukan karena kualitasnya, tapi karena sistemnya yang ikut “meniru”.***