KOTA BEKASI – Sebuah video yang memperlihatkan perilaku tak pantas di kantor pelayanan publik kembali jadi santapan empuk warganet. Kali ini, bukan karena laporan gizi buruk, tapi moralitas yang kurang gizi.
Sosok yang disorot adalah KP (29), Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, unit yang semestinya menyalurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ironisnya, justru perilaku tak bergizi yang viral di media sosial.
Video CCTV yang diunggah akun @fakta_bekasi memperlihatkan adegan tak pantas di ruang kerja. Tampak KP mendekati bawahannya, RDA (28), yang sedang duduk di kursi. Alih-alih memberikan arahan kerja, sang kepala justru “menyalurkan nutrisi sentuhan yang tidak diundang”.
Dalam hitungan jam, video itu sudah ditonton lebih dari 5,4 juta kali, lengkap dengan komentar publik yang bergizi tinggi: campuran amarah, satire, dan seruan agar pelaku segera “diet jabatan”.
Kronologi: Dari Dokumen Salah Jadi Kelakuan Salah
RDA bercerita, semua bermula dari urusan administrasi biasa. Ia meminta dokumen kerja kepada atasannya, tapi dokumen itu salah. Saat dikoreksi, KP justru marah di depan staf lain mungkin karena egonya belum sarapan.
“Padahal saya cuma tanya dokumen, tapi dia memaki saya,” ujar RDA, dikutip dari Wawai News.
Beberapa hari kemudian, amarah KP belum juga turun. Ia ribut dengan koki dapur MBG, mempermasalahkan karena koki itu bekerja bersama istrinya. Rupanya KP punya prinsip unik: “Gizi boleh berpasangan, pegawai jangan.”
Namun, puncak masalah bukan di dapur, melainkan di ruang kerja. Saat meminta maaf atas kemarahan sebelumnya, KP malah melakukan tindakan tak senonoh pada RDA. Permintaan maafnya tak lagi terdengar tulus, karena tangan ikut bicara.
“Saya di pojok ruangan, cuma bisa melindungi diri. Saya takut sekali,” kata RDA, yang kini trauma hingga kehilangan nafsu makan ironi getir bagi orang yang bekerja di bidang pemenuhan gizi.
Kasatreskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Braiel Arnold Rondonuwu, mengonfirmasi sudah menerima laporan korban.
Pihaknya bahkan sudah turun ke lokasi, menyita rekaman CCTV, dan menunggu korban pulih agar bisa dimintai keterangan.
“Segera kami komunikasikan pemanggilan,” ujar Braiel kalimat yang di telinga publik terdengar seperti “harap bersabar, kasus masih dalam proses pencernaan hukum.”
Sementara itu, dari pihak lembaga induk, Badan Gizi Nasional (BGN), Wakil Ketua Nanik S. Deyang menyayangkan peristiwa itu.
“Kami tentu tidak menginginkan kejadian tersebut. Seharusnya sesama rekan kerja itu kompak, kerja sama,” ujarnya di Jakarta.
BGN juga berjanji akan menonaktifkan KP, meski publik berharap proses itu tak sepelan metabolisme birokrasi yang sering “lemak jenuhnya” tinggi.
Kasus ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa program gizi gratis tak akan banyak artinya jika moral aparatnya kekurangan vitamin empati dan mineral akhlak.
Pemerintah boleh saja gencar menyehatkan tubuh bangsa, tapi kalau kepala unitnya malah “kelaparan etika”, rakyat hanya bisa geleng kepala.
Kantor yang seharusnya jadi tempat pelayanan malah berubah jadi tempat ujian kesabaran. Dan kalau terbukti bersalah, mungkin KP perlu dikarantina bukan di rumah sakit, tapi di pusat rehabilitasi moral dan adab publik.
Akhir kata, semoga proses hukum berjalan cepat karena publik sudah terlalu sering kenyang oleh berita “dilaporkan, disayangkan, dan sedang diproses”. Yang kurang hanyalah: tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan gizi kata.***
