BEKASI – Kritik datang berembus dari arah rakyat jelata. Forum Perjuangan Rakyat (FOPERA) Kota Bekasi menilai gaya kepemimpinan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, makin mirip CEO perusahaan keluarga ketimbang pemimpin publik.
Ketua Koordinator FOPERA, Muhamad Imron, menyebut gaya kepemimpinan Tri “lebih banyak menonjolkan kekuasaan daripada pelayanan.”
“Kalau begini terus, nanti rakyat cuma jadi figuran dalam film panjang berjudul Bekasi, Cintaku di Bawah Bayang Nepotisme,” sindir Imron melalui rilis resmi diterima Wawai News, Minggu (9/11).
Menurutnya, budaya kekuasaan yang otoriter dan nepotis bukan sekadar gosip politik warung kopi, melainkan sudah jadi aroma yang tercium sampai ruang pelayanan publik.
“Kalau dibiarkan, ini bisa menggerogoti kepercayaan publik dan profesionalisme aparatur,” ujar Imron.
Ia menilai, “Kota Bekasi butuh pemimpin, bukan pemilik.”
Tak hanya soal jabatan dan kursi, FOPERA juga menyoroti pasukan digital yang tiba-tiba bermunculan membela sang wali kota di media sosial.
“Lucu juga, tiap kali masyarakat kritik kebijakan, tiba-tiba muncul akun-akun anonim bilang ‘Jangan nyinyir, Pak Wali sudah kerja keras!’,” ujar Imron sambil tersenyum getir.
Fenomena ini, kata dia, menimbulkan pertanyaan, apakah Pemkot sedang membangun Bekasi Cerdas, atau Bekasi Serba Buzzer?
“Kalau kritik dianggap ancaman, itu bukan demokrasi, itu tender loyalitas,” ujarnya.
Isu kolusi dan nepotisme, menurut para aktivis, sudah seperti kopi sachet politik mudah ditemukan, tapi susah dibuktikan.
Imron menyebut, aroma relasi keluarga dalam jabatan publik terlalu kuat untuk diabaikan.
“Kita semua bisa mencium, tapi belum tentu bisa memotret,” katanya.
Ia mendesak lembaga penegak hukum untuk turun tangan, termasuk KPK. “Kalau KPK masih ragu, kami siap kirim GPS biar tahu jalan ke Bekasi,” ucapnya.
Meski kritis, Imron tak kehilangan harapan. Ia mengaku masih percaya Bekasi bisa bangkit jika pemimpinnya mau belajar mendengar, bukan sekadar dikelilingi orang yang pandai mengangguk.
“Kami, anak muda Bekasi, sudah bosan jadi penonton di tanah sendiri. Kami ingin panggung yang adil, bukan panggung keluarga,” ujarnya.
Ia menutup dengan pesan menohok,“Bekasi ini bukan warisan dinasti, ini tanah perjuangan rakyat. Kalau mau disebut Kota Patriot, ya jangan dipimpin dengan gaya Kota Patron.”***
