JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) dan mengamankan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya. Konfirmasi disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, Rabu (10/12).
“Benar,” singkat Fitroh jawaban pendek yang langsung membuat satu provinsi gaduh.
Tiba dengan Jaket Bomber & Koper Biru, Ardito: “Saya di Rumah Saja”
Ardito tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 20.15 WIB. Bukan dengan rombongan besar, bukan dengan gaya pejabat negara, tetapi dengan jaket bomber, topi putih, celana hitam, dan koper biru.
Seperti orang yang baru turun dari pesawat, bukan dari operasi tangkap tangan.
“Alhamdulillah sehat,” katanya sambil tersenyum kecil.
Ketika ditanya soal penangkapan dirinya, jawabannya tak kalah mengejutkan:
“Saya di rumah saja.”
Ardito kemudian masuk ke lobi KPK, dikawal petugas antirasuah dan kepolisian.
KPK menyebut OTT ini terkait dugaan tindak pidana suap proyek, namun belum merinci proyek apa yang dimaksud.
Sejumlah sumber menyebut OTT juga menyasar anggota legislatif Lampung Tengah, memperkuat dugaan bahwa kasus ini melibatkan jalur transaksi yang lebih kompleks bukan sekadar amplop proyek pinggiran.
Informasi yang beredar kuat menyebut penangkapan berkaitan dengan dugaan suap pengesahan RAPBD, skema yang dalam sejarah politik Indonesia lebih sering terjadi daripada berita cuaca.
Diketahui sehari sebelum ditangkap, tepat pada Selasa (9/12/2025), Ardito tampil sebagai pembicara dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Nuwo Balak Gunungsugih.
Dalam acara itu, ia menyampaikan pesan moral yang kini terasa seperti satire terbaik tahun ini:
“Sesuatu yang baik harus dimulai dengan keikhlasan dan kejujuran dalam bekerja.”
“Pelayanan harus penuh tanggung jawab.”
Hanya 24 jam setelah pidato anti-korupsinya, KPK datang “mengaminkan” pernyataan itu—dengan cara yang jauh lebih literal.
Penangkapan Yang Mengguncang Lampung Tengah
OTT ini tidak hanya menjadi pukulan politik, tetapi juga pukulan moral bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
Selain Bupati, KPK dikabarkan juga mengamankan beberapa pihak yang diduga terkait transaksi suap.
KPK masih mendalami:
- siapa saja pihak yang terlibat,
- nilai transaksi,
- proyek atau dokumen APBD apa yang menjadi “objek tawar-menawar”.***
