JAKARTA — Di tengah krisis banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra, pemerintah mengambil langkah cepat sekaligus pragmatis. Presiden Prabowo Subianto mengizinkan penyaluran 125 ribu potong pakaian gagal ekspor (reject) dari pabrik garmen dalam negeri untuk membantu korban terdampak bencana.
Keputusan tersebut diambil dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025), setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan adanya izin khusus bagi sektor swasta agar dapat berkontribusi langsung dalam penanganan bencana, tanpa terhambat regulasi perdagangan dan perpajakan.
Tito menjelaskan, sejumlah perusahaan garmen besar yang beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menyatakan kesediaannya menyalurkan pakaian batal ekspor yang masih layak pakai.
Dari dua perusahaan yang telah berkoordinasi, masing-masing menyiapkan sekitar 100 ribu dan 25 ribu potong pakaian.
“Kami mohon dukungan dari Bapak Menteri Keuangan dan juga Bapak Menteri Perdagangan supaya 125 ribu pakaian ini bisa dikirimkan secepat mungkin,” ujar Tito di hadapan Presiden.
Presiden Prabowo merespons usulan tersebut dengan cepat. Ia menyetujui pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas bantuan tersebut, sembari menegaskan pentingnya pengawasan agar distribusi benar-benar sampai kepada korban bencana.
“Saya kira bagus itu. Silakan dibebaskan dari PPN, tapi harus diserahkan melalui instansi, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, yang menerima dan bertanggung jawab. Dan harus segera dikirim ke daerah bencana,” tegas Prabowo.
Keputusan ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam situasi darurat, barang yang semula “tak lolos standar pasar global” justru bisa menjadi barang paling dibutuhkan oleh warga terdampak bencana.
Pakaian yang sebelumnya tertahan karena urusan ekspor kini menemukan fungsi sosialnya bukan di etalase luar negeri, melainkan di posko pengungsian.
Selain bantuan logistik, Tito juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menambah alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 268 miliar untuk daerah terdampak bencana.
Rinciannya, Rp 60 miliar dialokasikan untuk tiga provinsi, dan Rp 208 miliar untuk 52 kabupaten dan kota.
“Semuanya sudah masuk. Kami sudah memberikan arahan bahwa anggaran itu utamanya digunakan untuk kebutuhan individual,” kata Tito.
Pemerintah daerah diarahkan untuk memprioritaskan kebutuhan dasar yang kerap luput dari bantuan skala besar, seperti pakaian, sabun, sampo, kebutuhan perempuan, hingga perlengkapan bayi.
“Kalau dari pusat biasanya banyak membantu yang pokok seperti beras dan minyak goreng. Tapi yang kecil-kecil pakaian, sabun, sampo, keperluan wanita dan bayi itu yang kami tekankan agar dipenuhi oleh daerah,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan korban banjir sekaligus memastikan bantuan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Dalam situasi darurat, pemerintah menegaskan bahwa yang paling dibutuhkan bukanlah kesempurnaan administrasi, melainkan kecepatan, ketepatan, dan empati.***
