LAMPUNG TIMUR – Konflik gajah liar dan manusia di sekitar Taman Nasional Way Kambas (TNWK) akhirnya didorong menuju solusi yang lebih nyata. Balai TNWK mulai memperkuat infrastruktur pengamanan kawasan, dengan satu tujuan utama: menghentikan siklus konflik tahunan yang selama ini lebih sering melahirkan korban ketimbang kepastian.
Pembangunan pembatas fisik kini diposisikan sebagai strategi jangka panjang untuk mencegah pergerakan gajah keluar kawasan konservasi. Kepala Balai TNWK, MHD Zaidi, menyebut sejumlah titik rawan konflik akan dipasangi infrastruktur pengaman tambahan, melengkapi tanggul sepanjang 12 kilometer di sisi utara kawasan yang selama ini masih berfungsi.
“Ke depan, kami merencanakan pembangunan tanggul dan kanal sepanjang 11 kilometer di wilayah Way Jepara, pagar pengaman 18 kilometer dari Muara Jaya hingga Margahayu, serta Tembok Penahan Tanah sepanjang 21 kilometer di lintasan rawan pergerakan gajah,” ujar Zaidi, Senin (19/1/2026).
Tak berhenti di situ, TNWK juga akan membangun pembatas permanen di sepanjang batas alam Sungai Way Pegadungan, Way Seputih, dan Sungai Kuala Penet, dengan total panjang mencapai 60 kilometer. Jika rencana ini terealisasi penuh, Way Kambas akan menjadi salah satu kawasan konservasi dengan sistem pengamanan terpanjang di Indonesia—sekaligus menandai berakhirnya era “gajah bebas patroli malam” ke kebun warga.
Zaidi menegaskan, penguatan infrastruktur ini akan berjalan beriringan dengan peningkatan patroli lapangan serta pemantauan pergerakan gajah menggunakan teknologi GPS Collar. “Tujuannya jelas, meminimalkan kerugian masyarakat sekaligus memastikan satwa dilindungi tetap aman di habitatnya,” katanya.
Sebelumnya dalam dialog resmi warga menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal pagar dan teknologi. Koordinator umum masyarakat, Budi Setiyawan, menyuarakan kegelisahan yang telah bertahun-tahun menghantui desa-desa penyangga TNWK. Setiap malam, kata dia, warga hidup dalam kecemasan antara menjaga keluarga atau menyelamatkan ladang.
“Konflik ini sudah terlalu lama. Kerugiannya bukan cuma tanaman, tapi juga nyawa. Kami ingin penyelesaian nyata, bukan janji yang datang setiap kali konflik kembali viral,” tegas Budi.
Dalam forum dialog, masyarakat menyampaikan tiga tuntutan utama: penghentian konflik gajah dan manusia di lahan milik warga, pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami masyarakat, serta kejelasan tanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa akibat konflik tersebut.
Bagi warga, hidup berdampingan dengan gajah bukan soal idealisme konservasi, melainkan soal bertahan hidup.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa negara tidak boleh kalah oleh konflik yang terus berulang.
“Pemerintah daerah hadir untuk melindungi masyarakat. Keselamatan warga adalah yang utama, tetapi konservasi satwa juga harus tetap berjalan. Karena itu, sinergi semua pihak mutlak diperlukan agar tidak ada lagi korban,” ujar Ela.
Dari sisi pemerintah pusat, Direktur Konservasi Kawasan Kementerian Kehutanan, Sapto Aji Prabowo, memaparkan langkah mitigasi lanjutan yang tengah disiapkan. Salah satunya adalah pembangunan parit penghalau dan tembok penahan dengan spesifikasi tertentu di wilayah rawan konflik.
“Langkah fisik ini diharapkan bisa mencegah gajah masuk ke permukiman dan lahan pertanian, sehingga konflik dapat ditekan secara signifikan,” jelas Sapto.
Bagi masyarakat desa penyangga TNWK, dialog ini menjadi titik harap baru. Mereka tidak menuntut gajah diusir atau hutan dikorbankan. Yang mereka minta sederhana: rasa aman, kejelasan tanggung jawab, dan solusi berkelanjutan agar hidup berdampingan dengan alam tidak lagi identik dengan ketakutan.
Karena bagi warga, konservasi yang ideal bukan hanya soal melindungi satwa tetapi juga memastikan manusia tidak terus menjadi korban.***
