LAMPUNG TIMUR – Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menggelar Dialog Penanganan Dampak Interaksi Gajah dan Warga Desa Penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Senin (12/1/2026), sebagai langkah serius merespons konflik berkepanjangan yang meresahkan masyarakat.
Forum ini menjadi ruang resmi bagi warga desa penyangga untuk menyampaikan keresahan atas konflik gajah-manusia yang tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa. Tragedi meninggalnya Kepala Desa Braja Asri menjadi pengingat keras bahwa persoalan ini tak lagi bisa ditunda.
Dialog dihadiri unsur Forkopimda, kepala OPD terkait, Balai TNWK, Kementerian Kehutanan, serta para kepala desa terdampak, guna menyatukan kepentingan konservasi satwa dan hak dasar warga untuk hidup aman.
Perwakilan masyarakat menegaskan tiga tuntutan utama: penghentian konflik di lahan warga, kejelasan tanggung jawab atas kerugian, serta jaminan keselamatan masyarakat desa penyangga.
Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menegaskan keselamatan warga sebagai prioritas utama. Pemerintah daerah, kata dia, hadir untuk memastikan perlindungan masyarakat berjalan seiring dengan upaya konservasi.
“Kami ingin solusi nyata, bukan sekadar wacana. Tidak boleh ada lagi korban,” tegas Bupati.
Sementara itu, Kementerian Kehutanan melalui Direktur Konservasi Kawasan menyampaikan rencana mitigasi, termasuk pembangunan parit dan tembok penghalau di titik rawan konflik sebagai langkah pencegahan jangka menengah.
Melalui dialog ini, Pemkab Lampung Timur menegaskan komitmen menghadirkan solusi berkelanjutan, agar masyarakat desa penyangga TN Way Kambas dapat hidup aman, produktif, dan berdampingan dengan alam.***
