LAMPUNG TIMUR – Sebuah video yang diunggah akun Facebook Andre Angler dan terlanjur viral di jagat maya akhirnya menuai klarifikasi serius. Video tersebut menyebutkan bahwa Andre telah dihubungi langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, buntut dari konten mengenai kondisi Jembatan Kali Pasir serta pelajar yang menyeberang sungai menggunakan perahu. Namun, klaim itu dipastikan menyesatkan alias hoaks.
Informasi yang dihimpun Wawai News dari sumber terpercaya di lingkaran Wakil Gubernur Lampung menegaskan, Jihan Nurlela tidak pernah menghubungi Andre Angler, baik melalui sambungan telepon, pesan pribadi, apalagi meminta agar konten video tersebut dihentikan.
“Izin tolong diluruskan. Video yang menyebut Bu Jihan menghubungi mereka terkait pelajar di Desa Kalipasir itu tidak benar. Wagub tidak pernah menelepon, apalagi meminta berhenti membuat video,” ujar sumber Wawai News, Minggu (1/2), dalam klarifikasinya.
Klarifikasi ini sekaligus membantah narasi yang berkembang liar di media sosial, seolah-olah ada intervensi langsung dari orang nomor dua di Provinsi Lampung terhadap konten warga. Fakta di lapangan justru berkata lain, tak ada telepon, tak ada permintaan, tak ada larangan yang ada hanya video viral dan asumsi yang keburu dipercaya publik.
Dikonfirmasi terpisah, Andre Angler memilih bersikap normatif. Ia tidak secara tegas membantah maupun menguatkan klarifikasi tersebut, namun menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menyebut nama tertentu secara eksplisit dalam video.
“Saya merasa tidak menyebutkan langsung nama tertentu,” ujarnya singkat. Andre bahkan menyarankan pihak yang merasa keberatan dengan unggahan videonya untuk menghubunginya langsung.
Menariknya, Andre justru mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang ikut memviralkan konten tersebut. Ia menyebut, sejak video itu ramai diperbincangkan, Jembatan Kali Pasir mendadak ‘naik pangkat’ menjadi objek tontonan, dipadati banyak orang, bahkan terlihat sejumlah pihak berseragam ikut turun ke lokasi.
Fenomena ini seakan menegaskan satu hal: di era media sosial, viral sering kali bekerja lebih cepat dari klarifikasi, dan klaim sepihak bisa menjelma “fakta” sebelum diuji kebenarannya. Pemerintah tidak menelepon siapa pun, tapi publik terlanjur menerima cerita seolah-olah telepon itu nyata.
Kasus ini menjadi pengingat, bahwa kepedulian terhadap persoalan publik tidak perlu dibumbui klaim dramatis, apalagi membawa-bawa nama pejabat tanpa dasar. Sebab, empati tak butuh sensasi dan kebenaran tak pernah lahir dari asumsi. ***
