BOGOR — Normalisasi sungai saja ternyata belum cukup. Di tengah ancaman banjir yang terus berulang, solusi teknis kembali digulirkan, pembangunan delapan kolam retensi dengan total daya tampung 6,3 juta meter kubik air. Pertanyaannya, akan dibangun cepat atau kembali jadi wacana yang tenggelam sebelum airnya surut?
Upaya ini berkaitan langsung dengan pengendalian banjir di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas yang kerap meluap dan merendam wilayah hilir, terutama Kota Bekasi.
Ketua KP2C (Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas), Puarman, menyebut ada empat titik kolam retensi yang dinilai paling efektif dan mendesak untuk direalisasikan.
Dua di antaranya berada di Tlajung Udik 1 dan Tlajung Udik 2, Kabupaten Bogor, dengan total kapasitas tampung mencapai 2,6 juta meter kubik. Sisanya berada di Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi (1 juta meter kubik), serta Long Storage Kemang Pratama di Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi (2 juta meter kubik).
“Kolam Retensi Tlajung Udik sangat strategis karena bisa mengurangi dampak banjir secara signifikan. Kami sudah menyampaikan usulan pada Jumat (20/2/2026),” ujar Puarman.
Parkir Air atau Parkir Janji?
Secara teknis, kolam retensi berfungsi seperti “area parkir air”. Saat debit sungai melonjak, air dialihkan sementara agar tidak langsung membanjiri kawasan padat penduduk. Konsepnya sederhana.
Eksekusinya yang sering kali rumit.
Belajar dari kejadian 11 Februari 2026, saat kenaikan tinggi muka air (TMA) di Sungai Cileungsi nyaris kembali menciptakan kepanikan massal, intervensi pengendalian dianggap cukup membantu menahan dampak lebih luas.
Namun, tanpa infrastruktur tambahan seperti kolam retensi, ancaman itu dinilai hanya soal waktu.
Puarman meyakini percepatan pembangunan menjadi kunci. Jika tidak, warga Bekasi akan terus menjadi pelanggan setia “banjir musiman”, lengkap dengan paket lumpur gratis.
Masalahnya bukan semata air. Secara historis, wilayah Bekasi memang merupakan kawasan rawa dan menjadi muara pertemuan dua sungai besar: Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas.
Namun, seiring laju pembangunan, banyak area resapan berubah fungsi menjadi perumahan dan kawasan komersial. Air yang dulu punya ruang untuk menyebar kini dipaksa mencari jalannya sendiri—dan biasanya jalur tercepat adalah ruang tamu warga.
Pernyataan sebelumnya dari Menteri Lingkungan Hidup juga menyinggung potensi banjir tinggi di Bekasi akibat perubahan fungsi lahan. Ironisnya, air tak pernah salah alamat.
Ia selalu kembali ke titik terendah dan secara geografis, Bekasi sering kali menjadi “korban gravitasi”.
Normalisasi sungai memang penting, tetapi tanpa pengendalian debit di hulu, upaya tersebut ibarat memperlebar jalan tanpa mengatur volume kendaraan. Lancar sebentar, lalu macet total.
Kolam retensi Tlajung Udik dipandang sebagai kunci karena berada di wilayah Kabupaten Bogor, sebelum limpasan air bergerak deras ke hilir. Jika air bisa “diparkir” lebih awal, beban di Kota Bekasi berkurang signifikan.
KP2C juga mendorong agar Kolam Retensi Bantar Gebang dan Long Storage Kemang Pratama segera menyusul. Keterlambatan pembangunan dinilai hanya akan memperpanjang siklus banjir tahunan.
Antara Perencanaan dan Keberanian Eksekusi
Rencana sudah ada. Angka kapasitas sudah dihitung. Lokasi sudah dipetakan. Tinggal satu variabel yang sering menjadi misteri: kecepatan realisasi.
Jika delapan kolam retensi benar-benar terbangun sesuai rencana, kapasitas tampung 6,3 juta meter kubik bukan angka kecil. Itu setara jutaan kubik air yang tidak jadi masuk ke rumah warga.
Namun jika kembali tertunda, publik mungkin perlu bersiap: bukan hanya menyiapkan payung, tapi juga menyimpan nomor tukang sedot air.
Karena pada akhirnya, banjir bukan sekadar fenomena alam. Ia adalah akumulasi dari pilihan tata ruang, kebijakan, dan seberapa serius kita menempatkan lingkungan di atas kepentingan jangka pendek. Dan air, seperti kritik, selalu mencari celah.***
