JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim sedang membalik pola lama tata kelola anggaran negara. Jika biasanya dana pusat “mampir” dulu ke pemerintah daerah, kini 93 persen anggaran justru meluncur langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia tanpa transit di meja Pemda.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut dari total anggaran Rp268 triliun, sekitar Rp240 triliun beredar langsung di daerah, dari Sabang sampai Merauke.
“Setiap hari setiap SPPG menerima Rp500 juta. Tidak ada satu rupiah pun uang yang disalurkan dari pusat ke daerah (Pemda),” ujar Dadan dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026).
Hingga saat ini, dana yang telah beredar disebut mencapai Rp36 triliun. Jika prediksi hingga Maret menyentuh Rp62 triliun, maka arus kas di awal tahun ini terbilang tidak main-main. Dalam bahasa ekonomi: likuiditas basah kuyup.
BGN menilai model ini bukan sekadar belanja negara, melainkan injeksi langsung ke denyut ekonomi lokal. Jumlah SPPG di suatu daerah otomatis menentukan tebal-tipisnya perputaran uang. Semakin banyak SPPG beroperasi, semakin besar pula dana yang “menginap” di wilayah tersebut.
Di atas kertas, ini seperti membuka kran raksasa di hulu dan membiarkan air mengalir langsung ke sawah tanpa melewati bak penampung birokrasi.
Efek lanjutannya terasa di sektor produksi lokal, terutama melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN menjamin penyerapan produk lokal untuk kebutuhan program tersebut. Dalam praktiknya, petani dan pelaku usaha daerah memperoleh kepastian pasar.
“Belum pernah terjadi dalam era mana pun, produksi lokal dijamin penyerapannya oleh negara seperti sekarang,” kata Dadan.
Ia mencontohkan petani wortel di Nusa Tenggara Timur yang harga jualnya disebut bisa naik hingga tiga kali lipat. Jika benar konsisten, ini kabar baik bagi petani yang selama ini lebih sering panen harga murah ketimbang panen untung.
BGN juga mengaitkan kebijakan ini dengan kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP). Rata-rata NTP disebut telah menyentuh angka 125, naik dari kisaran 100–102 sebelumnya.
Secara sederhana, NTP di angka 100 berarti petani sekadar bertahan hidup. Di 125, ada “ruang bernapas” sekitar 25 poin untuk investasi dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
Dadan bahkan optimistis NTP bisa terdorong hingga 150. Optimisme ini tentu menarik diuji di lapangan: apakah lonjakan tersebut merata atau masih terkonsentrasi di wilayah tertentu? Sebab dalam ekonomi, angka makro sering kali tampak gagah, sementara cerita mikro bisa berbeda.
Sebagai perbandingan, tahun lalu pemerintah menggelontorkan stimulus Rp37 triliun pada triwulan pertama dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi 4,7 persen. Tahun ini, BGN saja diproyeksikan mengedarkan Rp62 triliun hingga Maret.
Artinya, jika klaim ini presisi, BGN bukan sekadar lembaga teknis gizi melainkan mesin stimulus ekonomi baru.
“Banyak pelaku usaha melaporkan bahwa likuiditas di lapangan kini lebih mudah ditemukan karena perputaran uang yang masif dan merata,” ujar Dadan.
Model penyaluran langsung ini memang terdengar revolusioner: cepat, tegas, tanpa jalur berliku. Namun seperti semua kebijakan besar, publik tentu menunggu dua hal akuntabilitas dan konsistensi.
Sebab dalam tata kelola anggaran negara, yang paling penting bukan hanya seberapa deras uang mengalir, tetapi seberapa tepat ia mendarat.***
