Oleh: Agus Effendi
WawaiNEWS.ID – Lampung Timur bukan daerah yang miskin sumber daya. Lahan pertanian membentang luas, produksi pangan menjadi salah satu kekuatan ekonomi, perikanan berkembang di kawasan pesisir, perdagangan bergerak di pusat-pusat kecamatan, dan pariwisata memiliki daya tarik hingga tingkat nasional. Namun, di tengah kekayaan tersebut, kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, angka kemiskinan Kabupaten Lampung Timur mencapai 12,15 persen atau sekitar 132.170 orang, menempatkannya pada posisi kedua tertinggi di Provinsi Lampung setelah Lampung Utara sebesar 15,78 persen. Angka ini memunculkan pertanyaan mendasar: jika sumber daya begitu melimpah, mengapa kesejahteraan belum dirasakan secara merata?
Persoalan Lampung Timur bukan semata-mata kekurangan potensi, melainkan bagaimana mengubah potensi tersebut menjadi pendapatan, lapangan kerja, dan nilai tambah yang benar-benar dinikmati masyarakat. Pembangunan tidak cukup dibanggakan melalui besarnya produksi, panjangnya daftar proyek, atau banyaknya investasi yang masuk.
Ukuran sesungguhnya adalah apakah petani memperoleh keuntungan yang layak, nelayan mendapatkan harga jual yang adil, UMKM berkembang, anak muda memiliki pekerjaan, dan keluarga mampu memenuhi kebutuhan hidup dengan lebih baik. Jika kekayaan alam terus dieksploitasi sementara kemiskinan tetap tinggi, pemerintah perlu mengevaluasi bagaimana manfaat ekonomi selama ini dihasilkan dan dibagikan.
Ekonomi Besar, Kemiskinan Tetap Tinggi: Ada Masalah dalam Rantai Nilai
Data BPS menunjukkan struktur ekonomi Lampung Timur masih bertumpu pada sektor-sektor berbasis sumber daya alam. Pada 2025, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang sekitar 33,20 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi sekitar 19,16 persen, perdagangan 12,92 persen, serta industri pengolahan 9,26 persen. Komposisi ini menunjukkan bahwa Lampung Timur memiliki basis ekonomi yang kuat, tetapi juga menghadapi tantangan untuk memastikan pertumbuhan tersebut menghasilkan kesejahteraan yang lebih luas.
Besarnya kontribusi suatu sektor terhadap PDRB tidak otomatis menunjukkan besarnya pendapatan yang diterima masyarakat. Produksi bisa meningkat, tetapi keuntungan petani tetap kecil ketika harga jatuh dan biaya produksi naik. Perdagangan dapat berkembang, tetapi pelaku usaha lokal belum tentu menikmati keuntungan optimal apabila rantai distribusi dikuasai pihak lain.
Sumber daya alam dapat menghasilkan nilai ekonomi besar, tetapi manfaatnya akan terbatas bagi warga jika keterlibatan tenaga kerja lokal, usaha pendukung, dan pengolahan di daerah tidak berkembang.
Karena itu, persoalan kemiskinan Lampung Timur harus dibaca lebih jauh daripada sekadar angka pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah perlu mengetahui berapa banyak lapangan kerja yang tercipta, berapa besar nilai tambah yang tinggal di daerah, bagaimana perkembangan pendapatan petani dan nelayan, serta apakah kesenjangan kesejahteraan antarkecamatan semakin menyempit. Tanpa ukuran tersebut, pertumbuhan ekonomi berisiko hanya terlihat baik dalam statistik, tetapi belum cukup kuat mengubah kehidupan rumah tangga.
Produksi Pertanian Besar, Mengapa Petani Masih Rentan?
Pertanian merupakan kekuatan utama Lampung Timur. Namun, data produksi 2025 memperlihatkan bahwa besarnya potensi tidak membuat seluruh komoditas terbebas dari persoalan produktivitas dan fluktuasi hasil. Berdasarkan data yang dikutip dari Lampung Timur Dalam Angka 2026, luas panen padi mencapai sekitar 97.678 hektare, meningkat sekitar 8 persen dibandingkan 2024. Namun, angka produksi padi dalam bahan data yang tersedia perlu diverifikasi kembali sebelum dijadikan dasar perbandingan karena satuan dan angka perubahannya belum konsisten.
Produksi jagung pada 2025 dilaporkan mencapai sekitar 789,60 ribu ton, turun 75 ribu ton atau 11,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi tomat juga dilaporkan mengalami penurunan tajam, sedangkan produksi terung turun sekitar 3 ribu kuintal. Perubahan produksi seperti ini menunjukkan pentingnya menjaga produktivitas, memperbaiki pengelolaan pascapanen, serta memperkuat akses petani terhadap pasar.
Tetapi persoalan petani bukan hanya berapa ton hasil panen yang dihasilkan. Mereka juga menghadapi biaya pupuk, tenaga kerja, transportasi, dan kebutuhan modal. Ketika panen melimpah, harga bisa jatuh. Saat produksi berkurang, pendapatan ikut terancam. Petani akhirnya menanggung risiko besar, sementara nilai tambah dari pengolahan dan distribusi belum tentu kembali kepada mereka.
Lampung Timur perlu bergerak dari sekadar daerah penghasil komoditas menjadi daerah yang mampu mengolah, menyimpan, mengemas, dan memasarkan hasil produksi dengan nilai tambah lebih tinggi. Pengeringan gabah, penggilingan padi, gudang komoditas, rumah kemas, pengolahan pangan, hingga pemanfaatan hasil samping pertanian dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan kelayakan usaha. Untuk perikanan, fasilitas penyimpanan dingin, pengolahan hasil tangkapan, dan akses pasar yang lebih luas juga layak diperkuat.
Namun, pembangunan fasilitas tidak boleh berubah menjadi perlombaan mendirikan bangunan. Setiap fasilitas harus memiliki pasokan bahan baku yang cukup, calon pembeli, pengelola profesional, serta perhitungan biaya dan manfaat yang masuk akal. Jangan sampai gedung pengolahan berdiri megah, tetapi aktivitas produksinya justru sepi. Yang dibutuhkan bukan sekadar infrastruktur, melainkan ekosistem usaha yang membuat petani memperoleh harga lebih baik, nelayan menjaga mutu hasil tangkapan, dan masyarakat mendapatkan pekerjaan.
Investasi Jangan Hanya Mengambil Potensi, Warga Harus Ikut Menikmati
Lampung Timur membutuhkan investasi untuk memperluas kegiatan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Namun, keberhasilan investasi tidak boleh hanya diukur dari besarnya modal yang masuk atau luasnya lahan yang dimanfaatkan. Pertanyaan yang lebih penting adalah berapa banyak warga lokal yang bekerja, berapa banyak UMKM menjadi pemasok, apakah petani dan nelayan memperoleh akses pasar yang lebih baik, serta berapa besar nilai ekonomi yang bertahan di daerah.
Pemerintah kabupaten perlu menyusun peta investasi berbasis potensi kecamatan yang didukung data terverifikasi. Peta tersebut harus memuat komoditas unggulan, volume produksi, kebutuhan infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja, calon pembeli, dan peluang kemitraan dengan koperasi maupun pelaku usaha lokal.
Dengan pendekatan itu, promosi investasi tidak sekadar menawarkan tanah dan sumber daya alam. Lampung Timur harus mampu menawarkan peluang usaha yang konkret, didukung kepastian perizinan, infrastruktur yang memadai, tenaga kerja terampil, dan kemudahan berusaha.
Pemerintah juga perlu memastikan kemitraan antara investor dengan masyarakat berjalan secara sehat. Pelatihan tenaga kerja lokal, penguatan UMKM pemasok, akses pembiayaan, serta pendampingan usaha harus menjadi bagian dari strategi investasi. Tanpa keterkaitan tersebut, pertumbuhan investasi berisiko berjalan sendiri, sementara ekonomi masyarakat sekitar tidak berkembang sebanding.
Investasi yang baik bukan hanya menghasilkan keuntungan bagi pemodal. Investasi yang baik juga memperluas kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan warga, memperkuat usaha lokal, dan menambah pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.
24 Kecamatan, Jangan Dibangun dengan Pola yang Sama
Dengan luas wilayah sekitar 5.111,05 kilometer persegi dan 24 kecamatan, Lampung Timur memiliki karakteristik ekonomi yang beragam. Karena itu, pembangunan tidak seharusnya menggunakan pendekatan seragam untuk seluruh wilayah. Setiap kecamatan membutuhkan strategi berdasarkan kekuatan ekonomi, kondisi geografis, kebutuhan masyarakat, dan hubungannya dengan pusat perdagangan maupun distribusi.
Kawasan pertanian perlu diperkuat melalui produktivitas, irigasi, jalan produksi, fasilitas pascapanen, dan akses pemasaran. Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti dapat dikembangkan sebagai bagian dari penguatan ekonomi perikanan dan pesisir, dengan memperhatikan potensi produksi serta daya dukung lingkungan.
Sukadana memiliki peluang untuk diperkuat sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, dan jasa. Way Jepara, Bandar Sribhawono, Pekalongan, dan pusat kegiatan ekonomi lainnya dapat dikaji sebagai simpul perdagangan serta distribusi antarkecamatan.
