Scroll untuk baca artikel
Nasional

MenkoPolhukam Akan Ada Tiga Penanganan Dilakukan Terkait Polemik Al Zaytun

×

MenkoPolhukam Akan Ada Tiga Penanganan Dilakukan Terkait Polemik Al Zaytun

Sebarkan artikel ini

Penanganan ketiga yaitu menjaga kondusivitas, ketertiban sosial, dan keamanan. Mahfud mengatakan, menjaga kondusivitas adalah tugas dari pemerintah daerah bersama Forkopimda. Namun, pemerintah pusat siap membantu apabila dibutuhkan.

Baca Juga: Izin Ponpes Shiddiqiyah Jombang, Dibekukan

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

“Ini tugasnya kewilayahan yaitu Pemda, Kabinda, Polda, Kesbangpol, TNI dan lainnya di Jabar yaitu menjaga kondusivitas, ketertiban sosial, dan keamanan. Kalau perlu, koordinasikan dengan pusat,” katanya.

Ridwan Kamil kemarin usai menyerahkan hasil Investigasi menuturkan bahwa tim  telah melakukan komunikasi dua arah kepada pimpinan Al Zaytun dan penggalian data lapangan.

Baca Juga: Pernyataan Denny Indrayana Soal Bocoran MK, Menyulut Murka Menko Mahfud MD

BACA JUGA :  Mahfud MD, Sebut Buzzer Hama Demokrasi, Tapi Itu Konsekuensi

“Kami tadi melaporkan progres dari tim investigasi yang kami bentuk yang sebelumnya telah melakukan investigasi dua arah atau wawancara langsung ke yang bersangkutan dan melakukan penggalian data lapangan,” ucap Kang Emil sapaan akrabnya.

Kang Emil juga menyampaikan beberapa rekomendasi terhadap penanganan polemik di Ponpes Al Zaytun.

Baca Juga: Mahfud MD, Sebut Buzzer Hama Demokrasi, Tapi Itu Konsekuensi

Rekomendasi tersebut mengarah pada tindakan aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek keamanan sosial.

“Sudah disampaikan beberapa rekomendasi yang tentu berdampak pada aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek keamanan sosial,” tutur Kang Emil.

Baca Juga: Mahfud MD: Haram Hukumnya Meniru Negara Zaman Nabi

Kang Emil berharap laporan tim investigasi dapat segera ditindaklanjuti oleh Menko Polhukam dalam waktu dekat.

BACA JUGA :  Kemenpan Minta BKN Kaji Potensi Tingkat Kelulusan soal Passing Grade PPPK

“Selanjutnya Pak Menko Polhukam akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk mem-follow-up rekomendasi dari tim lapangan di Jabar,” ucapnya.

Baca Juga: Menkeu Janji Temui PPATK Terkait Gonjang-ganjing Transaksi hingga Rp300 Triliun

“Insyaallah arahnya sesuai dengan harapan masyarakat, tapi tentu dengan kehati-hatian karena menyangkut aspek hukum, administrasi dan SDM anak-anak bangsa yang sedang belajar di sana yang tentunya harus tetap kita pikirkan solusi terbaik,” imbuhnya.***